MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Komunitas Pa’kopi menagih janji Komisi C DPRD kota Makassar untuk kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan warga Kecamatan Tamalanrea, Biringkanaya, dan Tamangapa (Manggala) dengan pihak Panitia Seleksi Mitra KSPI-PSEL dan Ahli/Pakar.
“Kita menagih janji Pak Ketua Komisi C DPRD Makassar untuk kembali menggelar RDP. Itu janji mereka ke warga Tamalanrea,” kata Syamsul Bahri Majjaga kepada awak media, (5/8/2023) sore.
Aliansi Masyarakat Tamalanrea meminta kepada Komisi C DPRD Makassar memerintahkan Panitia Seleksi Mitra KSPI-PSEL untuk menghadirkan ahli bersertifikasi terkait dengan pengelolaan lingkungan, pemilihan teknologi, sosial kemasyarakatan, lahan dan regulasi serta kelayakan finansial.
Salah seorang warga lainnya, Abdul Hamid yang juga Lawyer mengatakan kalau merujuk pengumuman berdasarkan 5 kriteria penilaian, Panitia Seleksi Mitra KSPI-PSEL dan Ahli berkewajiban menghadirkan para ahli di 5 kriteria penilaian itu.
“Alasan mereka meloloskan lahan PSEL di Parangloe (Grand Entarno) dan Biringkanaiya,” imbuh Hamid.
Diapun berharap Panitia Seleksi Mitra KSPI-PSEL memperlihatkan syarat keahlian serta administrasi kepemilikan sertifikat keahlian dari Badan Nasional Standardisasi Profesi (BNSP) saat berlangsungnya RDP.
“Dan mereka itu Panitia Seleksi Mitra KSPI-PSEL dan Ahli yang menyampaikan 5 kriteria berkewajiban memperlihatkan legalitas standingnya saat RDP, agar dapat didengar oleh masyarakat dan wakil rakyat,” tutur Abdul Hamid, SH,.MH
Seperti diketahui, saat RDP yang digelar 26 Juli lalu, Ketua Komisi C Sangkala Sadiko dari Fraksi PAN, memerintahkan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk kembali menggelar RDP dengan menghadirkan Panitia Seleksi Mitra KSPI-PSEL dan ahli/pakar yang berkompeten.
“Saya minta, Pak Kadis DLH dalam RDP berikutnya menghadirkan Panitia Seleksi Mitra KSPI-PSEL dan ahli/pakar yang terlibat untuk memberikan penjelasannya di hadapan seluruh fraksi yang ada di DPRD,” tandas Sangkala. (rhm)