MAROS, UJUNGJARI.COM — Bupati Maros AS Chaidir Syam meminta agar KONI Maros mendata lalu mengaktifkan kembali cabang olahraga (cabor) yang selama ini vakum dari kegiatan.
Permintaan itu disampaikan Chaidir saat membuka bimbingan teknis (Bimtek) administrasi penyusunan laporan keuangan penerima bantuan cabang olahraga KONI Maros tahun anggaran 2023 di Baruga A kantor Bupati Maros, Jumat (28/7/2023).
Dalam bimtek yang diikuti pengurus 25 cabor dan seluruh pengurus KONI Maros ini Chaidir berharap kegiatan bimtek ini dapat diikuti dan dipahami dengan baik. Mengingat pelaporan keuangan harus sesuai petunjuk perundang-undangan yang berlaku. Sebab saat ini jika ditemukan ada masalah dalam pengunaan dana hibah tidak sesuai maka yang bertanggungjawab siapa yang menggunakannya.
“Siapa yang menggunakan dana yang tidak sesuai dengan peruntukanya maka itulah yang bertanggungjawab,” ujar Bupati Chaidir.
Chaidir juga berpesan kepada KONI agar semua cabor) yang saat ini kurang aktif atau yang sama sekali tidak aktif agar KONI melakukan pendekatan untuk mencarikan solusinya sehingga cabor tersebut bisa aktif kembali.
“Saya berharap agar cabor yang tidak aktif dicarikan solusi agar bisa aktif kembali seperti biasa,” pesan Bupati.
Ketua KONI Maros Mulyadi Haryo mengungkapkan, sebagai salah satu penerima hibah dari Pemkab Maros pihaknya sudah berusaha agar anggaran yang diterima setiap tahunnya dikelola dengan baik serta mematuhi Standar Satuan Harga (SSH) sesuai ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemkab Maros.
“Dalam Bimtek ini kami bekerjasama dengan Inspektorat yang punya kewenangan agar memberikan masukan terkait penyusunan laporan keuangan yang benar,” kata Mulyadi.
Mulyadi mengatakan, Badan Audit Internal (BAI) KONI Maros senantiasa melakukan pendampingan, verifikasi dan pengawasan yang dilakukan secara berkala agar pengguna anggaran dana hibah tersebut bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
“KONI sebagai penerima hibah dari Pemkab Maros harus tertib administrasi dalam laporan keuangan sesuai undang-undang,” tegas Mulyadi.
Soal kendala pelaporan keuangan, kata Mulyadi selama ini banyak dialami cabor yang sifatnya lebih ke teknis. Misalnya, seorang atlet atau cabor melakukan latihan ke suatu tempat kemudian melakukan transaksi namun tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran seperti struk pembayaran.
“Contoh cabor sedang latihan di salah satu wilayah Tompobulu Kemudian ada kebutuhan seperti membeli air minum kemasan, kan tidak mungkin pakai struk pembayaran. Sedangkan peraturan mengharuskan ada bukti pembayaran baik berupa struk atau nota pembelian. Hal teknis seperti ini perlu dipahami cabor agar pelaporan keuangannya sesuai aturan yang berlaku. Alhamdulilah, bersama Inspektorat masalah seperti itu ada solusinya,” papar Mulyadi.
Dalam beberapa waktu kedepan atau tepatnya akhir Septembar 2023 kata Mulyadi, semua cabor sudah menyelesaikan laporan keuangan.
“Mudah-mudahan, diakhir kepengurusan saya semua penyusunan laporan keuangan sudah beres 100 persen,” kata purnawirawan Polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) ini. –