MAKASSAR, UJUNGJARI— Menko Polhukam Mahfud MD membuka Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan tema penanganan tindak pidana Pemilu di wilayah Sulsel di Hotel Claro, Makassar, Kamis (13/7/2023).
Di kesempatan tersebut, Mahfud meminta agar Sentra Gakkumdu memaksimalkan koordinasi untuk pencegahan tindak pidana pemilu. Ia menginstruksikan agar segera melaksanakan mitigasi tindak pidana pemilu.
“Segera lalukan mitigasi tindak pidana pemilu berdasarkan pengalaman 2019 lalu,” kata Mahfud.
Menurutnya, ada delapan daerah yang dianggap rawan terjadi pelanggaran berdasarkan pemilu pada 2019 lalu. Sulsel menjadi salah satunya.
Meski dari kasus yang diputus belum sampai pada tindak pidana pemilu. Namun, ia berharap pelanggaran pemilu harus diantisipasi mulai dari sekarang.
“Karena terkadang kecurangan dilakukan pemain secara horizontal, namun yang digugat KPU. Agar lebih sehat dan berintegritas, mari kita jaga bersama-sama mulai dari sekrang,” katanya.
Penegakan hukum pemilu merupakan aspek penting yang harus menjadi perhatian bersama. Sebab, masih banyak ditemukan pelanggaran dan potensi pelanggaran yang cukup tinggi.
Dimana, ada 77 jenis tindak pidana pemilu. Karena itu, jenis tindak pidana tersebut harus mendapat perhatian serius dari Sentra Gakkumdu.
Apalagi, ada ratusan putusan tindak pidana pemilu pada 2019 lalu. Jumlahnya mencapai 361 putusan. Pelanggaran pemilu tersebut mulai terjadi saat masa kampanye.