MAKASSAR, UJUNGJARI–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Balai Perekeretaapian DJKA Jawa Tengah terkait dengan dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi, Rabu (12/4/2023).
Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Antikorupsi (KMAK) Sulawesi Selatan dan Barat, Djusman AR menyebutkan ada otak korup dibalik dugaan korupsi proyek kereta api.
“Jadi publik di Makassar dan Sulsel akan geli melihat itu, harusnya menjadi yang terpercaya tapi dibalik itu juga otak korup,” ungkap Djusman.
Ia mengatakan, dugaan otak atau dalang korup dalam kasus ini dilakukan secara berjamaah.“Bahkan bisa dikategorikan ini otak korup berjamaah. Tanpa bermaksud mengabaikan asas praduga ya tapi yang namanya OTT itu pasti seyakin-yakinnya,” jelasnya.
Menurut dia, kasus ini akan membuat masyarakat semakin menaruh curiga terkait proyek strategis nasional.“Apa yang terjadi itu berkaitan dengan OTT yang locus nya di luar dari Sulsel, semakin membuka mata publik bahwa proyek itu memang susah dinafikan ketika publik berpendapat bahwa namanya ada proyek pasti ada otak-otak kotor,” terangnya.
Diketahui, KPK baru-baru saja melakukan OTT terkait kasus tersebut dan sebanyak 25 orang telah diamankan.
“Sejauh ini, tim KPK berhasil mengamankan para pihak terkait kasus ini sekitar 25 orang. Penangkapan dilakukan di Semarang, Jakarta, Jawa Barat, dan Surabaya,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (12/4/2023).
Pejabat yang diamankan dalam kasus dugaan korupsi ini, kata dia, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat terkait lainnya. Selain itu, ada dari pihak swasta.
“Dugaan korupsinya terkait pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya di DJKA Kemenhub,” jelasnya.
Dalam OTT tersebut, ia menyampaikan penyidik juga mengamankan uang sebesar miliaran rupiah.
“Benar, sejauh ini turut diamankan uang sebagai barang bukti, sebagai bukti permulaan sekitar miliaran rupiah,” pungkasnya.
Seperti Diketahui sebelumnya, pekerjaan megaproyek ini sendiri memakan waktu bertahun tahun, terhitung sejak Gubernur Sulawesi Selatan dijabat oleh Syahrul Yasin Limpo (SYL) yakni tahun 2014 yang saat ini menduduki posisi Menteri Pertanian. (*)