JAKARTA,UJUNGJARI— Kerja-keras Bupati Barru Suardi Saleh.sebagai pimpinan daerah bersama stakeholder dan Instansi terkait, kembali membuahkan hasil. Kali ini menerima penghargaan nasional Universal Health Coverage( UHC) 2023 di Balai Sudirman Jakarta, Selasa(14/3) yang dihadiri Wapres KH Ma’ruf Amin.
UHC Award ini merupakan penghargaan nasional kedua yang diraih Pemkab Barru diperiode Maret 2023. Sebelumnya Piala Adipura penilaian 2022 juga diterima daerah ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski Suardi menyadari jika raihan ini berkah dari dukungan dan kolaborasi semua pihak. Termasuk aparatnya dilingkup Pemkab Barru, karena dukungan dan kebersamaan sehingga penghargaan demi penghargaan berhasil direngkuh.
Penghargaan UHC 2023. merupakan salah satu bentuk apresiasi atas upaya optimalisasi penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kabupaten Barru sebagai salah satu yang menerima penghargaan itu.
Bupati Barru Suardi Saleh menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2023 ini bersama 22 Gubernur dan 333 Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
Penerimaan UHC Award tersebut dihadiri langsung Wakil Presiden RI H. Ma’ruf Amin di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/3)
Bupati Barru Suardi Saleh menerima UHC Award 2023 yang diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Usai menerima penghargaan UHC Awarda 2023, Suardi Saleh mengatakan, penghargaan yang diterima ini merupakan hasil dari kerja kolaboratif stakeholder terkait dan merupakan wujud Komitmen tinggi Pemkab Barru khususnya pada sektor kesehatan.
“Kita berharap, penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya OPD dan Stakeholder terkait untuk terus memberikan pelayanan maksimal dan jaminan kesehatan bagi semua warga Barru,” kata Suardi
Berdasarkan data kepesertaan JKN PBI Pusat dan PBUP APBD Provinsi Sulawesi Selatan per Desember 2022, dibawah kepemimpinan Bupati Suardi Saleh, capaian UHC kabupaten Barru mencapai 100,87 %.
UHC Award 2023 diberikan kepada Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yakni Pemerintah Daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta JKN dibandingkan jumlah penduduk dan yang sudah melakukan Integrasi Jamkesda dengan mendaftarkan kepesertaan Pemerintah Daerah ke dalam Pekerja.( Udi)
