Komisi II DPRD Tana Toraja Raker dengan Mitra Kerja Bahas Serapan Anggaran 2023

MAKALE, UJUNGJARI.COM–Komisi II DPRD Tana Toraja, Jumat (10/3) menggelar rapat kerja (Raker) dengan mitra kerjanya antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perindag.

Ketua komisi II Yuli Saranga memimpin raker yang juga dihadiri langsung Ketua DPRD Welem Sambolangi, Wakil Ketua Evivana Rombe Datu, dan anggota komisi dua lainnya.

Kadis Kesehatan Rudhy Andi Lolo menjelaskan persoalan tenaga kerja honor daerah (TKD) kesehatan (Nakes) diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K. Menurut dia, aturannya sangat jelas diprioritaskan honor daerah telah bekerja di tempat atau OPD tersebut.

Menurut dia, tahun 2022 lalu ada beberapa honor daerah tidak lulus karena terganjal nomenklatur. Tahun 2023 telah diusulkan ke Pusat tenaga honor nakes tersisa. “Kita berharap tahun ini honorer daerah nakes sudah terangkat,” katanya.

Kepesertaan BPJS Kesehatan juga disampaikan Rudhy. Menurut dia, di daerah ini pelayanan BPJS di rumah sakit sangat dipermudah sehingga sungguh ironi kalau ada masyarakat masih mengeluhkan BPJS.

Rudhy tidak menampik kerap ditemukan obat kedaluarsa di Puskesmas. Menurut dia, semua obat disiapkan Dinas Kesehatan ke Puskesmas sesuai permintaan dokter dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

“Obat kedaluarsa di Puskesmas bukan yang disiapkan Pemda sebab tepat sasaran, melainkan obat program dari Provinsi,” katanya.

Terkait masih dikeluhkan masyarakat ditemukan di jalan dan kampung orang gangguan jiwa (OGD), Rudhy mengatakan obatnya sudah tersedia di Puskesmas. Tinggal keluarganya memberi perhatian rutin mengambilkan obat.

Sementara itu Kadis Sosial Adriana Saleng menambahkan OGD masih berkeliaran apalagi mengganggu ketenteraman masyarakat dilaporkan ke Dinsos.

Kata Adriana, jika terjadi musibah longsor, kebakaran, angin puting beliung dan lainnya segera dilaporkan ke Dinsos, bantuan sosial selalu ada dan kapan saja disalurkan sesuai kebutuhan.

“Anggota dewan juga diharap mengedukasi bencana utamanya di dapilnya sehingga penyaluran bantuan juga dimonitor anggota dewan dan Dinsos,” kata Adriana.

Ketua DPRD Welem Sambolangi meminta Dinas Kesehatan mengebut pengerjaan renovasi beberapa Puskesmas yang sedang dikerjakan.

“Terima kasih laporan Dinkes dan Dinsos UHC didaerah ini sudah berhasil dan dirasakan masyarakat manfaatnya. Demikian pula kasus bunuh diri (Mentuyo) baik Dinkes maupun Dinsos serta stake holder lainnya sudah rutin sosialisasi pencegahan,” kata Welem. (agus)