JAKARTA, UJUNGJARI.COM — Dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan dilakukan secara kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksud adalah melakukan penanganan dan penanggulangan dengan menggandeng berbagai pihak diantaranya jajaran Kepolisian dan TNI.
Pernyataan ini dikatakan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan saat menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) terkait Penanggulangan Bencana tahun 2023 yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta International Expo (JIE) Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (2/3/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adnan mengatakan, dalam penanggulangan bencana di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten berkolaborasi dengan Kodim 1409 dan Polres Gowa bahkan dirinya telah memerintahkan SKPD terkait, pemrintah kecamatan, desa hingga kelurahan untuk membuat posko siaga bencana dengan menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan.
“Posko siaga telah kami bangun mulai di kabupaten, kecamatan, desa serta kelurahan. Posko kabupaten terpusat di kantor BPBD Kabupaten Gowa, begitupun di kecamatan dan setiap desa/kelurahan, semua sudah ada posko siaga bencana. Kami di Gowa semuanya berkolaborasi,” papar Adnan yang hadir di Rakornas tersebut bersama Kapolres Gowa AKBP Reonald Truli Simanjuntak dan Dandim 1409 Letkol Inf Muh Isnaeni Natsir.
Di tempat itu juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gowa Ikhsan Parawansa menambahkan bahwa BPBD perlu melakukan penguatan-penguatan dalam rangka perencanaan pembangunan nasional dengan memasukkan anggaran-anggaran yang berkenaan dengan penanganan bencana.
“Kami perlu melakukan mitigasi yang dimasukkan ke dalam anggaran-anggaran pada program-program dalam perencanaan pembangunan ke depan serta sosialisasi dan edukasi ke masyarakat dalam rangka pengurangan risiko dalam menghadapi bencana,” kata Ikhsan.
Dikatakan Ikhsan, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi ini diatur dalam UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
Rakornas ini dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan dihadiri kurang lebih 4.000 peserta terdiri dari Gubernur bersama Forkopimda provinsi, para Bupati serta Walikota beserta Forkopimda kabupaten kota, perwakilan kementerian dan lembaga, utusan dan perwakilan negara sahabat, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media dan relawan.
Rakornas yang turut dihadiri Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhajir Effendy, Menteri PUPR RI Basuki Hadi Mulyono, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ini mengusung tema ‘Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana’.
Dalam Rakornas tersebut Presiden RI Joko Widodo menegaskan saat ini semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.
“Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana,” kata Presiden Joko Widodo.
Presiden mengungkapkan, frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen, dari 1.945 bencana di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di tahun 2022 yang meliputi banjir, letusan gunung merapi, tanah longsor, gempa bumi serta bencana alam dan non alam lainnya.
“Siaga dan waspada menjadi kunci, baik tahap prabencana, pada tahap tanggap darurat maupun pada pascabencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik,” tandas Presiden mengingatkan. –
