MAKASSAR, UJUNGJARI.COM-– Icraf Indonesia mendampingi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Berbasis Satu Data.
Ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.
Hal tersebut terungkap dalam Lokakarya Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Berbasis Satu Data Provinsi Sulsel di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Rabu (22/2).
Hadir dalam lokakarya ini, Direktur Sistem dan Prosedur, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan selaku Sekretaris Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Hari Dwi Korianto, Kepala Kerjasama Pembangunan Internasional (Global Affairs Canada) Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia Kevin Tokar, Direktur World Agroforestry (ICRAF) Indonesia Sonya Dewi, dan Asisten Pemerintahan Setda Sulsel Ichsan Mustari.
Lokakarya juga diikuti Badan Penelitian, Perencanaan, dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) se Sulsel.
Sonya Dewi mengatakan, Icraf ingin tetap membantu pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau. Apalagi, kebutuhan dan pemanfaatan lahan saat ini sangat beragam.
“Tata guna lahan sangat penting. Dan harus dipikirkan dampak jangka panjangnya,” kata Sonya.
Menurut Sonya Dewi, saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan perencanaannya sendiri-sendiri. Jika dilakukan secara bersama, bersinergi dan berkolaborasi, maka hasilnya akan berbeda.
“Peran Icraf adalah membantu menganalisa data, dan fasilitasi proses yang partisipatif,” ujarnya.
Kepala Kerjasama Pembangunan Internasional (Global Affairs Canada) Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia, Kevin Tokar, menambahkan, isu climate change, Daerah Aliran Sungai (DAS), dan pemanfaatan lahan. Perkembangan ekonomi tanpa memperhatikan keadaan lingkungan akan sulit dicapai.
“Karena itu, maka ada program Land For Lifes yang direkomendasikan Icraf dan didukung Pemerintah Kanada dengan dana Rp189 miliar untuk tiga provinsi Indonesia, termasuk Sulsel,” jelasnya.
Ia mengapresiasi Pemprov Sulsel atas komitmen dan usahanya, sehingga penyusunan RPJPD ini bersifat inklusif dan partisipatif.
Mewakili Gubernur Sulsel, Asisten Pemerintahan Ichsan Mustari, mengatakan, perubahan iklim ini bukan hanya terkait lingkungan, tetapi juga ekonomi, sosial, dan keamanan. Sehingga isu ini harus didorong dalam penyusunan RPJPD. Disamping itu, persoalan terbesar saat ini terkait dengan data.
“Jika datanya berbeda, tentu kebijakannya tidak akan tepat. Apalagi 20 tahun ke depan kita akan menghadapi bonus demografi, sehingga perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin,” kata Ichsan. (Jun)