2024, Pemkab Gowa Komitmen Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem

“Angka kemiskinan masyarakat kita masih ada dan jumlahnya tidaklah sedikit. Karena itu saya berharap data ini menjadi perhatian kita bersama. Dimana SKPD terkait harus melakukan pengecekan, sehingga dapat diindentifikasi permasalahan apa yang mereka hadapi dan jenis intervensi apa yang mereka butuhkan,” katanya.

Program intervensi ini kata Rauf, harus disusun secermat mungkin sehingga benar-benar menyasar kelompok miskin ekstrem yang ada di Kabupaten Gowa.

“Dengan adanya data P3KE yang dilengkapi dengan nama dan alamat maka diharapkan tidak ada lagi salah sasaran. Kita harus mengawal program ini dengan baik dan memastikan bahwa mereka yang sudah terdaftar dan tercatat sebagai keluarga miskin betul betul diintervensi dari berbagai penjuru dengan semua sumber daya yang ada. P3KE ini bukan hal mudah, dibutuhkan strategi kebijakan pemerintah serta kerjasama, kolaborasi dan komitmen semua pihak untuk mendukung terlaksananya program ini sehingga target nol persen di tahun 2024 dapat tercapai,” tegas Wabup kepada TKPK.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gowa Sujjadan menjelaskan Rakor tersebut merupakan rencana tindaklanjut Pemkab Gowa dalam menindaklanjuti penyediaan data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem P3KE pada Desember 2022.

“Kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi dimana data P3KE ini kepada SKPD serta stakeholder terkait serta TKPK Gowa dapat mengeluarkan sumber data P3KE dalam penyelenggaraan program kegiatan di tahun 2023,” jelas Sujjadan.

Dikatakan Sujjadan, pada tahun 2022 target anggaran percepatan kemiskinan ekstrem Kabupaten Gowa lebih besar dibanding tahun 2023.

“Pada 2022 target anggaran percepatan kemiskinan sebesar Rp571.975.844.237. Kemudian yang terealisasi sebesar Rp554.684.194.970, sementara di 2023 target anggarannya sebesar Rp265.881.742.730,” tambah. –

Laman: 1 2