GOWA, UJUNGJARI.COM — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gowa menggelar sosialisasi pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri. Sosialisasi ini dilakukan agar para ASN, TNI dan Polri paham betul posisinya dalam menghadapi Pemilu maupun Pilkada mendatang.

Sosialisasi yang digelar Bawaslu Gowa bekerjasama Pemkab Gowa dan menghadirkan narasumber Prof Muhammad (mantan Ketua DKPP RI) di Baruga Karaeng Pattingalloang kantor Bupati Gowa, Senin (19/9) ini, diikuti seluruh pimpinan SKPD, Camat, termasuk jajaran anggota TNI dan Polres Gowa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Proses demokrasi di Gowa sejak 2020 lalu menunjukkan kemajuan signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan pun berharap pada Pemilu 2024 mendatang tingkat pelanggaran ASN (terkait netralitas) pun berkurang. Adnan bertolak dari catatan Bawaslu Gowa, pada Pilkada 2020 lalu tercatat enam orang ASN ditemukan tidak netral.

“Kita berharap dengan digelarnya kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan referensi bagi ASN, TNI dan Polri untuk mewujudkan kenetralitasan yang tinggi, sehingga Pemilu nanti bisa berjalan baik lancar tanpa ada ASN satupun yang terjaring pelanggaran,” tegas Adnan.

Hal ini disebutkan Adnan saat membuka sosialisasi pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri di Baruga Karaeng Pattingalloang, kantor Bupati Gowa, Senin (19/9).

Dalam kegiatan itu Adnan mengatakan, saat ini Kabupaten Gowa mengalami kemajuan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Kemajuan itu dengan berbagai indikator. Indikator pertama, jika sebelumnya Kabupaten Gowa selalu dilekatkan pada wilayah zona merah di setiap proses Pemilu maupun Pilkada. Maka pada 2020 lalu Gowa masuk zona hijau.

“Alhamdulillah pada tahun 2020 kemarin akhirnya Kabupaten Gowa pertama kalinya dalam sejarah masuk dalam zona hijau,” kata Adnan.

Pada indikator kedua, kata Adnan, saat pelaksanaan Pilkada 2020, Kabupaten Gowa satu-satunya kabupaten yang paling tercepat melakukan transfer dana Pilkada. Baik ke KPU, Bawaslu, TNI maupun Polri.

“Ini diumumkan langsung oleh Bapak Mendagri Tito Karnavian pada saat kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan di ruang rapat pimpinan kantor Gubernur Sulawesi Selatan,” lanjut Adnan.

Indikator ketiga jelas Bupati Gowa, sesuai target nasional pada Pilkada 2020 kemarin tingkat partisipasi yang harus dicapai adalah 77 persen. Dan Gowa mampu menoreh 79,77 persen, melampaui target nasional.

Pada indikator keempat, terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Gowa dan seluruh pihak yang terkait berjalan dengan baik. Kolaborasi ini pun memunculkan niat dari Pemerintah Kabupaten Gowa untuk membangunkan kantor permanen bagi Bawaslu Gowa.

“Tahun ini rencananya akan dibangun kantor Bawaslu Gowa berdampingan dengan kantor KPU supaya lebih memudahkan jajaran Kepolisian untuk melakukan pengamanan,” kata Adnan.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Gowa
Samsuar Saleh mengatakan, saat ini pihaknya telah mulai melakukan rapat koordinasi terkait pencegahan-pencegahan pelanggaran sejak dini yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh ASN.

“Jadi sosialisasi ini akan berlanjut terus. Sehingga kedepan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN kalau bisa zero pelanggaran. Semoga juga Bawaslu tidak bertemu ASN yang terjaring oleh Gakkumdu. Cukup kita ketemu di sosialisasi ini saja,” kata Samsuar.

Kegiatan sosialisasi ini, menghadirkan Prof Muhammad sebagai narasumber. Prof Muhammad adalah mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) RI. Dalam materinya, Prof Muhammad menegaskan, dalam setiap proses Pemilu maupun Pilkada hampir seluruh daerah di Indonesia tidak pernah terlepas dari kasus netralitas ASN.

“Sebenarnya jumlah kasus ASN yang ditemukan tidak netral pada Pilkada di Gowa itu nilainya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan beberapa daerah di Pulau Jawa. Meski demikian, ini tetap jadi catatan penting untuk mendapat perhatian penuh dari pihak penyelenggara Pemilu. Memang netralitas ASN, TNI dan Polri itu sudah menjadi keharusan pada seluruh proses demokrasi di Indonesia. Ini harus kita dorong,” kata Prof Muhammad. –