GOWA, UJUNGJARI.COM — Pemilihan umum (Pemilu) 2024 mulai dilaunching. Kegiatan ini dihelat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di halaman KPU pusat, Selasa (14/6) diikuti seluruh KPU kabupaten kota di Indonesia melalui zoom meeting.
Peluncuran ini bertepatan 20 bulan masa tahapan terhitung dari hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilu yang jatuh pada Rabu 14 Februari 2024 mendatang.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Khusus KPU Gowa, acara ini digelar di aula kantor KPU Gowa diikuti jajaran KPU Gowa mulai pimpinan dan seluruh komisioner serta staf KPU Gowa. Turut hadir dalam kegiatan itu, Kapolres Gowa AKBP Tri Gofaruddin, Kajari Gowa Yeni Andriani, Plt Kadis Capil Gowa Edy Sucipto, perwakilan Kodim1409 Gowa, perwakilan partai politik dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
“Dengan peluncuran tahapan ini, maka KPU kabupaten termasuk Gowa mulai melaksanakan semua proses sesuai regulasi yang mengatur,” kata Ketua KPU Gowa Muhtar Muis.
Dikatakan Muhtar, KPU Gowa bersama seluruh jajaran telah siap melaksanakan dan mensukseskan Pemilu 2024 sehingga melahirkan pelaksanaan Pemilu yang berkualitas, demokratis dan berintegritas.
Dalam launching tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya meminta semua pihak mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan seluruh masyarakat untuk ikut membantu KPU mensukseskan pemilu 2024.
Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutannya menegaskan pelaksanaan Pemilu merupakan kesepakatan bersama semua pihak.
“Dicapainya kesepakatan pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024 merupakan hasil kerja keras bersama DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu dengan mengesampingkan isu-isu penundaan Pemilu dan revisi undang-undang,” kata Puan Maharani.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari sendiri mengatakan Pemilu adalah arena konflik yang dilegalkan untuk merebut kekuasaan demi tercapainya cita-cita luhur bangsa dalam bingkai NKRI.
“Pemilu adalah musyawarah besar rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin yang akan membawa kesejahteraan. Oleh karena itu Pemilu menjadi sarana rakyat mewujudkan kedaulatannya dalam sistem demokrasi,” jelas Hasyim.-