GOWA, UJUNGJARI.COM — Pemerintah Kabupaten Gowa akan terus mendorong optimalisasi pembelanjaan produk dalam negeri (PDN) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dilakukan mengikuti arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan agar dalam membelanjakan APBN maupun APBD harus memperhatikan tiga hal utama yakni menciptakan nilai tambah, dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan efisien.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah (Wasin) 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI secara virtual, Selasa (14/6) kemarin. Dalam Rakornas Wasin ini, Presiden menyebutkan 40 persen dari Rp1,5 triliun APBN dan APBD agar dibelanjakan untuk produk dalam negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bapak Presiden telah menegaskan kalau bisa para kepala BPKP dan seluruh jajaran yang ada dan kepala perwakilan melakukan pengawalan agar realisasi itu sesuai dengan komitmen yang telah disepakati bersama. Sehingga 40 persen dari APBN dan APBD itu bisa terealisasi, artinya dibelanjakan dengan produk dalam negeri,” kata Adnan usai mengikuti virtual pembukaan Rakornas Wasin 2022 tersebut di Peace Room A’Kio, kantor Bupati Gowa.
Adnan mengatakan, jika kebijakan ini mampu terealisasi maka akan mampu meningkatkan perekonomian nasional maupun daerah dan pasti akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, termasuk di Gowa.
“Kalau kita hitung 40 persen dari Rp1,5 triliun itu sama dengan Rp600 triliun, dan ini sama dengan menaikkan pertumbuhan ekonomi 1 persen dan membuka satu juta lebih lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia,” sebut Adnan.
Sekjen APKASI ini berharap target ini bisa dicapai dan setiap tahunnya semakin meningkat. Sehingga pembelanjaan produk dalam negeri bisa semakin mendominasi.
Dirinya juga terus mendorong para pelaku usaha maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Gowa agar mendaftarkan diri untuk masuk pada e-katalog penyediaan barang dan jasa.
“Pekerjaan rumah yang harus kita persiapkan mulai deri Kementerian dan pemerintah daerah bagaimana melakukan pembinaan kepada UMKM dan produk dalam negeri. Supaya produknya bisa lebih berkualitas, sehingga tidak kalah dengan produk-produk impor yang selama ini menjadi konsumsi masyarakat,” kilah Adnan dalam virtual tersebut didampingi Sekretaris Kabupaten Gowa Kamsina dan Sekretaris Inspektur Inspektorat Gowa Syahrul Syahrir.
Sementara, Presiden RI Joko Widodo dalam arahannya mengatakan harus komitmen membelanjakan APBN maupun APBD demi tiga hal utama, yakni menciptakan nilai tambah, dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan efisien.
“Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPn, PPh badan, perorangan, karyawan dari pihak ekspor. Ini dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Kalau begini caranya bodoh sekali kita,” tegas Jokowi dalam virtual tersebut.
Olehnya itu, dirinya meminta APIP dan BPKP mengawal serius pembelanjaan APBN dan APBD untuk produk dalam negeri. Jokowi meminta belanja produk dalam negeri ini harus berhasil. Selain itu, dirinya juga meminta agar produk impor dalam e-katalog yang produknya sudah ada dalam negeri agar dicoret.
“Ada 842 produk dalam e-katalog yang sebetulnya produksi dalam negerinya ada. 842 itu coret dari e-katalog kalau memang produk dalam negerinya sudah ada. Untuk apa dipasang di e-katalog. Inilah tugasnya APIP dan BPKP,” tandas Presiden Jokowi.
Joko Widodo menyebutkan saat ini dari 514 kabupaten kota dan 34 provinsi sudah 123 pemerintah daerah yang memiliki e-katalog lokal. Sedangkan untuk realisasi pembelanjaan produk dalam negeri per 13 Juni untuk APBN dan APBD sebesar 22 persen atau Rp122,2 triliun dari komitmen Rp543 triliun. Sementara BUMN sebesar 32 persen atau Rp99,6 triliun dari komitmen Rp296 triliun.
“Saya minta ini betul-betul berhasil sehingga bisa mentriger pertumbuhan ekonomi kita, lapangan kerja kita semakin banyak karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri,” kata Presiden RI. –
