MAKALE, UJUNGJARI.COM–Ketua Pansus LKPJ DPRD Tana Toraja, Kendek Rante mengkritik sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak proaktif selama pembahasan LKPJ Bupati Tana Toraja tahun 2021.
Buruknya kinerja pimpinan OPD tentu menjadi catatan dan rekomendasi Pansus kepada Bupati Theofilus Allorerung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya Pansus LKP telah melaporkan hasil pembahasan berupa rekomendasi dan catatan diserahkan kepada Bupati pada paripurna, Sabtu (11/6) kemarin.
Kendek Rante mendesak Bupati Theofilus Allorerung agar catatan dan rekomendasi hendaknya menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti.
Apalagi Bupati sudah mengantongi hasil job tes pasca 26 pejabat eselon dua Pemda Tana sebagai referensi melakukan mutasi.
“Uji kompetensi dilaksanakan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana komitmen, loyalitas, Pengetahuan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan dari atasan sesuai keahliannya,” ujar Kendek Rante.
Bupati Theofilus usai menerima rekomendasi dan catatan DPRD menjelaskan evaluasi dan penilaian terhadap LKPJ Bupati Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 selesai tepat waktunya 30 hari.
“Saya pahami selama pembahasan LKPJ tidak berjalan optimal, lantaran tidak proaktif pimpinan OPD mengikuti pembahasan. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi kami melakukan penilaian kinerja bagi pimpinan OPD,” tegas Theofilus.
Menurut bupati rekomendasi dan catatan dewan ada 46 item. Srotan tentang minimnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata menjadi tugas bersama dioptimalkan pasca pandani Covid-19.
Ia menambahkan bagi warga yang ingin melakukan kegiatan di Tana Toraja sepanjang bermanfaat bagi masyarakat tidak ada larangan. Tinggal laporkan dan segera diberi izin.
Secara khusus bupati mengapresiasi penyelenggaraan Toraja Carnaval yang dibanjiri pengunjung menjadikan kawasan Burake jadi lautan manusia.
Demikian pula Kejurda Grasstrack dan Motocross Toraya Mala’bi’ seri ke-5 Sulsel di Lembang Rantedada, Mengkendek, Toraja Highland Private Two Day, dan berbagai rangkaian kegiatan HUT Bhayangkara.
Theo menambahkan pengelolaan keuangan daerah Ranperdanya sedang digodok Pansus DPRD. Ia mengatakan regulasi ini perlu didiskusikan bersama lebih transparan dan akuntabel sebab mengalami perubahan.
Selanjutnya anggaran Covid-19 melekat di masing-masing OPD tehnis, termasuk Satgas Covid-19 di setiap Lembang dan Kelurahan sebesar Rp50 juta.
Satgas Kabupaten sendiri mengelola anggaran Covid-19 yang jumlahnya tidak sampai Rp1 miliar. (agus).
