JAKARTA,UJUNGJARI.COM--Kontrak kerja PT Vale Indonesia akan berakhir 28 Desember 2025 mendatang. Komisi VII DPR RI meminta pemerintah untuk tidak melakukan proses perpanjangan kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perusahaan tambang yang dulu bernama PT Inco itu berpusat di Soroako, Sulsel itu.
Rekomendasi tidak memperpanjang kontrak kerja itu menjadi simpulan rapat Komisi VII DPR RI, Kamis, 2 Juni lalu. Rapat dihadiri Direktur Utama Mind ID Hendi Prio Santoso, Direktur Utama PT Vale Indonesia Febriany Eddy, dan Direktur Utama PT Aneka Tambang Nico Kanter..
Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno menjelaskan Komisi VII DPR RI melalui panitia kerja akan melakukan pendalaman terkait manfaat yang diperoleh pemerintah dan masyarakat sekitar wilayah operasi PT Vale Indonesia Tbk yang beroperasi kurang lebih 54 tahun.
“Komisi VII DPR RI minta pemerintah untuk tidak melakukan proses perpanjangan Kontrak Karya menjadi izin usaha pertambangan khusus sebelum seluruh permasalahan yang mengemuka saat ini dapat diselesaikan,” Jelas Eddy Soeparno.
Terpisah, Direktur Utama Mind ID Hendi Prio Santoso mengatakan pihaknya akan memperhatikan penekanan dan harapan serta aspirasi dari pimpinan dan anggota mengenai pentingnya apakah suatu proyek pertambangan dilanjutkan atau tidak.
“Kami akan perhatikan kami selaku wakil negara yang ditugaskan untuk investasi di bidang pertambangan di hulu dan mengembangkan hilir kami akan jadikan aspirasi itu hal yang diperhatikan dalam melakukan langkah ke depan,” jelas Hendi.
Sebelumnya DPRD Sulawesi Selatan juga meminta pemerintah pusat tidak memperpanjang kontrak PT Vale di Sulawesi Selatan, karena dinilai menyisakan masalah, kerusakan lingkungan.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Rahman Pina mengatakan selama 50 tahun PT Vale di Sulsel hanya menyisakan masalah kerusakan lingkungan, dan tidak ada nilai ekonomi bagi masyarakat.
Menurut dia pertambangan nikel di Sorowako akan lebih besar manfaatnya jika dikelola pengusaha lokal. “Lebih cepat Vale angkat kaki dari Sulsel lebih baik. Saatnya anak negeri ini mengelola kekayaan alam sendiri,” katanya. (bs)