GOWA, UJUNGJARI.COM — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Seluruh masyarakat, seluruh sektor pemerintahan bahkan swasta sekalipun akan dalam pengawasan intens KPK khususnya yang menggunakan anggaran negara.
Penegasan itu disampaikan Ketua KPK RI Firli Bahuri saat membuka Kick Off pembentukan percontohan Desa Antikorupsi yang dipusatkan di Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (7/6) siang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kegiatan pembentukan Desa Antikorupsi itu KPK menghadirkan 10 Gubernur se Indonesia yang desanya ikut dalam program Desa Antikorupsi ini. Selain 10 Gubernur juga hadir Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abd Halim Iskandar dan Mendagri yang diwakili Irjen Ditjen Bina Desa. Juga hadir 24 Bupati dan Walikota se Sulsel dan jajaran Forkopimda Sulsel dan Forkopimda Gowa.
Dalam Kick Off tersebut, Firli menegaskan tindak pidana korupsi adalah kejahatan yg luar biasa dan berdampak buruk bagi kesejahteraan rakyat. Potensi pembangunan pun bisa terhambat dan rusak.
” Ada 10 Gubernur kita hadirkan dalam Kick Off ini. Mereka diundang bukan sekadar ditunjuk-tunjuk saja tapi melalui kajian dan survei serta bintek terkait desanya yang masuk sebagai calon percontohan. Setelah 10 desa ini akan kami kembangkan lagi pada calon percontohan pada desa-desa lainnya. Upaya ini kita lakukan karena ini tak bisa dilakukan sendiri oleh KPK. Kami yakin bahwa tidak ada satupun rakyat Indonesia yang bisa melepaskan diri dalam memerangi korupsi karena itu semua harus bersama melawan korupsi. Mari kita bersama-sama memberantas korupsi,” jelas Firli.
Firli mengaku ingin mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat atas sambutan semangat tinggi dalam pemberantasan korupsi ini.
” Hari ini dicanangkan desa bebas korupsi untuk capai Indonesia bersih dari korupsi. kPK tidak akan berhenti melakukan pemberantasan korupsi apalagi KPK punya Trisula pemberantasan korupsi dalam jalankan amanat undang-undang. Kita harus ubah karakter suka korupsi menjadi anti korupsi. Tahun 2021, tak kurang dari 601 perkara korupsi kita tangani dengan 686 tersangka, rerata tersangkanya adalah kepala desa dengan perangkatnya. Kita berharap dengan adanya Desa Antikorupsi ini ke depan tidak ada lagi masyarakat maupun perangkat negara yang mau korupsi, ” jelas Firli.
Sementara itu Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengaku optimis Desa Pakkatto yang masuk mewakili desa di Sulsel akan bisa menjadi percontohan Desa Antikorupsi.
Harapan Adnan, dengan adanya desa antikorupsi ini maka akan menjadi pondasi kuat bagi masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Gowa untuk melawan korupsi.
” Kick Off anti korupsi yang dilakukan KPK ini menjadi langkah awal bagi kita semua. Kami berkomitmen untuk membantu, apalagi sejak awal saat dipilihnya Desa Pakkatto ini masuk bersaing sebagai desa percontohan saya sudah sampaikan komitmen saya bahwa kita siap membantu,” tegas Adnan.
Yang akan dilakukan pemerintah kabupaten dalam mendukung Desa Pakkatto sebagai desa antikorupsi oleh KPK adalah dengan menurunkan sumber daya manusia yang paham termasuk memberikan bantuan anggaran jika dibutuhkan melalui APBD, karena itulah bagian kolaborasi untuk bisa mewujudkan Desa Pakkatto terpilih sebagai desa antikorupsi,” terang Adnan.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini berharap, Desa Pakkatto mampu menjadi virus positif kepada desa yang lain. Sehingga setelah adanya Desa Antikorupsi, maka desa yang lain tidak perlu jauh untuk belajar. Cukup datang ke Desa Pakkatto lalu desa-desa kemudian mengikutinya saja.
” Tiru saja apa yang dilakukan di Desa Pakkatto dan tidak usah membandingkan karena karakteristik desa yang ada disini hampir sama,” ujar Adnan.
10 Gubernur yang hadir yakni Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansyah, Gubernur Lampung Arinal Djunaedi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diwakili, Gubernur Bali Wayan Koster diwakili, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.-
