MAKALE, UJUNGJARI –Dua hal kerap menjadi sorotan pelaksanaan Toraja Carnaval di kawasan wisata religi Burake (WRB). Selain pungutan karcis panitia, juga koordinasi ke pemerintah daerah yang diduga tidak harmoni.
Toraja carnaval sendiri digelar selama tiga hari dari tanggal 19 hingga 21. Sebelumnya dibuka Asisten Administrasi Pemprov Sulsel Dr H.Tau Toto Tanaranggina, Kamis (19/5). Asisten1 Setda Tana Toraja Maraya Allosomba mewakili Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung karena sedang dinas luar hadiri Konvensi Nasional III Pendeta Gereja Toraja, Rabu (18/5) digelar di Asrama Haji Sudiang, Makassar.
Frans Lading. SH, mewakili Ketua panitia, Sabtu (21/5) kepada media geram mersepon nyinyir banyak orang pelaksanaan Toraja Carnaval di Burake, diprakarsai anggota DPRD Provinsi Sulsel, Fraksi Golkar, John Rende Mangontan (JRM).
Sala satunya pernyataan Staf Ahli Bupati Tana Toraja yang mengatakan panitia tidak ada kordinasi dengan pemda begitu juga dengan retribusi karcis untuk masuk di event itu.
Frans Lading yang juga merupakan Stafsus Bidang Hukum Bupati Tana Toraja menanggapi pernyataan Maraya Allosomba, panpel tidak ada koordinasi Bupati terkait pelaksanaa kegiatan Toraja Carnaval ini.
“Saya jelaskan bahwa dari awal digodoknya Toraja Carnaval ini saya saksi hidup Pak JRM ngomong langsung kepada Pak Bupati untuk memintah izin, jika akan ada agenda kegiatan Toraja Carnaval, dan beliau katakan kita dukung. Toraja Carnaval ini harusnya dilakukan tahun lalu namun karena persoalan Pandemi jadi kita geser ke Tahun 2022 Jadi aneh jika ada pernyataan tidak ada koordinasi panitia dengan Pemda,” tukasnya.
Kata Frans, bukti koordinasi Panpel dengan Pemerintah dengan keluarnya surat rekomendasi tempat / Izin Tempat, Surat dari Kesbangpol, Satgas Covid-19.
“Jadi aneh jika ada orang beranggapan penita tidak ada kordinasi Pemda masalah karcis itu hoaks. Bupati Theofiluas Allorerung sudah menyatakan karcis dari panitia Toraja Carnaval wajib bayar pajak hiburan 10 persen ke Pemda Tana Toraja,” ujar Frans Lading.
Terpisah Maraya Allosomba yang dikonfirmasi mengatakan, dia tidak pernah sorot anggaran bentuk apapun yang dikelola panitia sebab dana aspirasi anggota DPRD JRM melekat di Dispar Provinsi Sulsel.
“Jika ada kesan dihembuskan orang tidak bertanggungjawab Toraja Carnaval tidak didukung Pemda hoaks. Toraja Carnaval wajar didukung sebab selain bangkitkan pariwisata, juga ekonomi, dan hiburan kepada masyarakat,” tandas Maraya. (agus)