Belakangan, masalah pun muncul, lantaran penetapan pengurangan harga jual tambang pasir laut tersebut, dinilai tidak memiliki dasar regulasi yang kuat. Dan kebijakan itu, dianggap oleh aparat penegak hukum, sebagai langkah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang cukup besar. (cha)
dibaca : 67
🔊 dibacakan Peristiwa pidana yang telah dilakukan oleh R sebenarnya banyak orang yang di korbankan dan...
🔊 dibacakan MAKASSAR, UJUNGJARI–Aktivis Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPN-GNPK), meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi...
🔊 dibacakan MAKASSAR, UJUNGJARI— Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Soetarmi, SH., MH....
🔊 dibacakan MAKASSAR, UJUNGJARI–Aktivis Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPN-GNPK), mendukung penuh langkah Kejaksaan...
🔊 dibacakan MAKASSAR, UJUNGJARI— Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan membongkar dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh...
