25 Tahun Tak Tersentuh APBD, Warga NTI Harap Kerja Cepat Tim Verifikasi PSU

MAKASSAR, UJUNGJARI.COM –Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat ekspose terkait dokumen Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) di Perumahan Nusa Tamalanrea Indah (NTI).

Rapat ekspose dihadiri unsur muspida, tripika, perwakilan pihak pengembang dan Forum Rukun Warga NTI, di Ruang Sipakatau Kantor Balaikota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Senin (31/1/2022).

Adapun hasil rapat eskpose menyepakati pembentukan tim verifikasi yang melibatkan sejumlah instansi anatara lain, Dinas Pertanahan Kota Makassar, Inspektorat Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar.

Tim verifikasi dijadwalkan akan melakukan peninjauan lapangan dalam waktu dekat, sebelum menetapkan berapa luas lahan PSU yang harus diserahkan oleh pihak pengembang perumahan.

Diketahui, rapat ekspose ini digelar atas dasar aspirasi warga NTI yang selama ini mengaku wilayahnya tak pernah mendapat sentuhan pembangunan melalui APBD, lantaran dokumen lahan PSU mereka belum diserahkan ke Pemkot Makassar.

Ketua Forum Rukun Warga NTI, Ir. Edhy HD, MM yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan, untuk luas lahan PSU yang diusulkan pihaknya, yakni 35 persen dari total luas lahan perumahan NTI yang mencapai 33 hektar.

“Sesuai perda yang ada itu kita usulkan 35 persen luas PSU dan luas komersil 65 dari total luas perumahan NTI,” kata Ir. Edhy HD, MM yang juga Ketua Umum ASTTATINDO Sulsel (Asosiasi Tenaga Teknik Terampil dan Ahli Seluruh Indonesia).

Pihaknya berharap agar proses penyerahan dokumen PSU dari pengembang ke Pemkot Makassar dapat berjalan cepat, mengingat wilayahnya selama 25 tahun tak pernah tersentuh program pembangunan yang bersumber dari APBD.

“Perumahan ini beridiri sejak 1997, artinya sudah 25 tahun kami tidak merasakan pembangunan. Penyerahan PSU ini sangat penting bagi kami. Perumahan kami perlu bantuan infrastruktur jalan, drainase dan fasilitas umum lainnya. Bantuan tidak bisa turun kalau dokumen PSU-nya belum diserahkan ke pemkot,” keluhnya.

Edhy juga sebagai Asesor perumahan bersubsidi yang di dampingi 3 RW juga meminta agar Pemkot Makassar untuk melakukan evaluasi terhadap beberapa pengembang lain yang pembangun pemukiman di sekitar perumahaan NTI, karena menurutnya sudah menimbulkan banjir.

“Baru Desember kemarin ini warga NTI merasakan banjir. Tingginya 80 Cm dan itu kami duga akibat maraknya pembangunan pemukiman yang tidak terencana baik di sekitar pemukiman kami,” kaluhnya. (**)