JAKARTA,UJUNGJARI.COM – Sengkarut persoalan antara pengusaha lokal dengan pemilik pabrik pemurnian (smelter) asal Tiongkok masih saja menyisakan rasa ketidakadilan bagi pengusaha lokal. Usai persoalan harga patokan mineral (HPM) nikel tuntas, kini para pengusaha menemui persoalan baru terkait kinerja penyurvei atau surveyor.
Pengusaha nikel lokal masih saja terus dizolimi dengan berbagai cara. Hal ini disampaikan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi, Rabu (25/8/2021).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya mendapatkan laporan dari teman-teman pengusaha nikel, ternyata mereka masih dizolimi,” kata Andre.
Sejatinya, pemerintah sudah menentukan Harga Patokan Mineral (HPM) yang digunakan sebagai acuan dasar royalti pemerintah, dan telah menunjuk lima surveyor, yakni Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Service, dan Anindya untuk menentukan HPM, besaran royalti, dan PPh tersebut, dan juga uji kadar logam nikel.
Para pengusaha merasa dizolimi lantaran terjadi perbedaan jauh dari hasil uji kadar logam nikel antara yang dilakukan surveyor yang ditunjuk pemerintah dengan yang ditunjuk pembeli.
Andre mengungkapkan, penurunannya bisa jauh, dari 1,8% bisa menjadi 1,5% bahkan 1,3%. Akibatnya, pengusaha mengalami kerugian.
“Smelter Tiongkok itu modusnya pakai surveyor Anindya, sementara pengusaha kita pakai Sucofindo atau Surveyor Indonesia. Kalau pakai Sucofindo atau Surveyor Indonesia angkanya 1,87%, begitu sampai ke smelter Tiongkok jatuh jadi 1,5%, jauh turunnya,” terang Andre.
“Saya sudah tanya ke Sucofindo dan Surveyor Indonesia, mereka bilang gak mungkin turunnya sejauh itu. Karena pengambilan sampelnya jelas, paling kalau turun ya tidak jauh. Misal awalnya 1,87% turun jadi 1,85%. Lha, ini jadi 1,5%. Akhirnya pengusaha kita dikasih pilihan pakai harga dengan kadar 1,5%. Akibatnya pengusaha kita merugi, Pak,” imbuhnya.
Seharusnya untuk memenuhi rasa keadilan dan akuntabilitas hasil kerja, selain surveyor yang ditunjuk pemerintah, juga menyertakan surveyor yang merupakan perwakilan pengusaha nikel agar hasil yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan.
Jadi hasilnya nanti tidak lagi diperdebatkan karena surveyor perwakilan pengusaha lokal juga ada di sana.
Karena itu, Andre meminta Mendag sebagai pejabat yang berwenang untuk segera menyelesaikan sengkarut ini.
“Saya minta Pak Menteri Perdagangan RI, kita bela pengusaha kita, Pak, kita bela NKRI. Ini penting karena ini menyangkut sumber daya alam kita dan menyangkut keberlangsungan pengusha nasional kita. Saya harap dalam masa sidang ini, persoalan ini bisa selesai,” kata Andre.
Menanggapi pernyataan Andre, Mendag Luthfi pun memerintahkan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana, untuk segera memanggil seluruh surveyor. Mendag juga menegaskan akan mencabut ijin surveyor yang merugikan negara.
“Pak Andre, untuk urusan surveyor, saya perintahkan Dirjen PKTN dan Dirjen Daglu untuk memanggil semua surveyor, minggu depan akan kita panggil semua pemainnya. Pokoknya kalau ada yang merugikan, ijinnya saya cabut. Akhir minggu depan selesai ya Pak Dirjen,” tegas Mendag Luthfi. (*)
