MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, berharap, kereta api Makassar – Parepare bisa beroperasi tahun 2022 mendatang. Diketahui, pembangunan perkeretaapian di Sulawesi, dimulai pada tahun 2015 lalu, dengan jalur Makassar – Parepare sepanjang 145 Km.
“Berkat dukungan masyarakat dan pemerintah daerah yang sangat besar dalam hal pengadaan lahan, diharapkan pembangunan jalur kereta api ini dapat beroperasi pada tahun 2022,” kata Abdul Hayat saat mengikuti webinar Masyarakat Perkeretaapian Indonesia tentang pengoperasian Kereta api Sulsel, yang yang dilakukan secara virtual zoom meeting, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 16 Agustus 2021.
Abdul Hayat mengungkapkan, awal pembangunan jalur kereta api ini dimulai di Kabupaten Barru. Pelaksanaan pembangunannya pun menghadapi banyak kendala, seperti pembebasan lahan di Kabupaten Pangkep dan Maros. Namun berkat kerja sama dengan Pemprov Sulsel, Pemkab Pangkep, Maros, Barru dan Parepare, dapat menyelesaikan masalah yang ada.
“Peran pemerintah dalam percepatan pembebasan lahan, diantaranya, melakukan peninjauan lapangan bersama tim Forkopimda Sulsel. Dimana dihadiri saya sendiri, Kasdam XIV Hasanuddin, Wakapolda Sulsel, Kepala BPN Sulsel, Kepala Kejati Sulsel, dan stakeholder yang terkait,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, dengan terbentuknya Keputusan Gubernur Sulsel Nomor: 954/IV/Tahun 2021 tanggal 8 April 2021 tentang Tim Akselerasi Percepatan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare dan Makassar New Port, Pemprov Sulsel melakukan rapat koordinasi percepatan pembebasan lahan kereta api Makassar – Parepare bersama Forkopimda Sulsel dan instansi terkait, di Kantor Bupati Maros dan Bupati Pangkep.
“Semoga pembangunan jalur kereta api Makassar – Parepare yang sebagian telah diselesaikan segera dioperasikan, agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Sulsel,” harapnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulsel sangat mendukung rencana pegoperasian jalur kereta api Makassar – Parepare dan jalur Tonasa ke Pelabuhan Garongkong, dapat dikelola oleh perusahaan BUMD, agar masyarakat dapat menikmati dan memanfaatkan hasil pembangunan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi masyarakat Sulsel.
Hadir dalam rapat ini, Dirjen Perkeretaapian, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Stafsus Menko Perekonomian Bidang Pengembangan dan Pengawasan, Wakil Gubernur Sulsel periode 2008-2018 Agus Arifin Nu’mang, Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Direksi PT INKA, Dirut PT Celebes Railway Indonesia (CRI) turut mendampingi Sekdaprov Sulsel, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel, Muh Arafah. (**)