MAKASSAR, UJUNGJARI.COM— Hingga triwulan II tahun ini, realisasi pendapatan Pemerintah Kota Makassar masih sangat minim.
Data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), hingga 18 Juli, realisasi pendapatan baru mencapai Rp401 miliar atau 30,31 persen. Sementara target pendapatan yang diharapkan untuk 2021 sebesar Rp1,3 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Artinya, hingga semester kedua, target 50 persen belum tercapai. Salah satu jadi tumpuan PBB-P2 masih butuh Rp172,6 miliar atau 80 persen. Itu karena realisasi hanya Rp42,3 miliar dari target sekitar Rp215 miliar.
PAD Makassar masih bertumpu pada sektor pajak. Jika sektor itu melempem, maka membuat keuangan ikut goyang. Tanda-tanda serapan pajak tak optimal mulai terlihat.
Realisasi sangat minim juga pada pajak parkir, hanya Rp5,6 miliar atau 6,2 persen. Sementara target Rp90,7 miliar.
Kepala Bapenda Makassar, Irwan Adnan, mengatakan, realisasi pajak saat ini sekitar Rp398 miliar atau 30 persen. Sementara target dari pajak daerah itu Rp1,2 triliun.
“Pada triwulan kedua ini kita target melejit, sayangnya kondisi kembali memburuk sehingga kembali diadakan PPKM,” katanya. Sehingga, pergerakan prekonomian kembali terpengaruh.
Sebelumnya, vaksinasi yang di prediksi bisa membuat perekonomian melejit di triwulan kedua juga tak sesuai harapan. Meski demikian, pihaknya masih terus berupya memaksimalkan hal tersebut.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto merasa tidak puas atas pendapatan tersebut. Pasalnya target Pemkot pendapatan bisa melebihi target dan mencapai Rp2 triliun.
Pria yang akrab disapa, Danny itu menilai salah satu serapan yang membuat pajak tak optimal lantaran petugas tak cukup agresif dalam mengejar pendapatan. Terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jenis pajak itu bisa jadi solusi untuk mengantisipasi rendahnya setoran pajak di sektor produktif karena pandemi.
Danny tidak mau berlarut-larut atas hal tersebut. Namun, dia belum melangkah lebih jauh karena resetting pada lingkup pemerintah kota belum jalan.
Menurut Danny, masalah yang ada saat ini di setiap organisasi perangkat daerah menjadi salah satu faktor kenapa dirinya harus melakukan risetting pemerintahan.
Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Makassar, Helmy Budiman menjelaskan, kondisi tersebut telah memengaruhi belanja daerah yang bersumber dari PAD. “Jadi banyak belanja itu ditahan,” ucapnya. (rhm)
