Ranperda Inisiatif Dibahas di Hotel Bintang Lima

BARRU, UJUNGJARI.COM — Pihak DPRD Barru bersama OPD terkait membahas dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif di salah satu hotel bintang lima di kawasan Pettarani Makassar, Sabtu (12/6/2021).

Ada dua ranperda inisiatif dewan dibawah ke hotel Claro untuk dibahas bersama pihak OPD Pemkab Barru dengan konsultan dalam wadah forum group discusion (FGD).

Kedua ranperda itu yakni ranperda jasa konstruksi dan pembinaan UMKM.

Mengapa sampai kedua ranperda inisiatif ini dibahas di hotel bintang lima?

Menurut Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Barru, Syamsu Rijal yang dihubungi via handphone, Minggu(13/6) mengatakan, untuk urusan tempat, itu soal teknis dan bukan ranah dewan dalam pengusulan lokasi karena legislatif hanya sebatas mengajukan dokumen ranperda inisiatif untuk dibahas dalam FGD.

“Pengusulan tempat merupakan wewenang dan tugas sekretariat dewan sebagai perwakilan eksekutif,” kata Syamsu Rijal.

Dijelaskan Syamsu Rijal, setelah kedua ranperda inisiatif ini dibahas oleh dewan, pihak OPD, dan konsultan dalam FGD, maka selanjutnya akan dianalisis kemudian disosialisasikan.

“Ranperda inisiatif ini masih bersifat draft sehingga dibawah ke dalam sebuah diskusi bersama antara anggota dewan, pihak OPD dan konsultan. Pembahasan dilakukan sebelum disosialisasikan dan disepakati untuk disahkan untuk menjadi perda,” terangnya.

Kedua ranperda yang dibahas pada hari Sabtu di Claro, lanjut Wakil PDIP di DPRD Barru ini membutuhkan analisis kemudian dibahas bersama.

Sementara itu Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD, Ady Patria secara terpisah menjelaskan bahwa pelaksanaan FGD dari dua ranperda inisiatif ini sudah dipihak ketigakan.

Hanya saja, mantan kabag Humas Pemkab Barru ini tidak menjelaskan siapa yang dimaksud sebagai pihak ketiga dan kenapa mesti dipihak ketigakan.

Ady hanya memberikan jawaban dalam pesan melalui watshap bahwa kedua ranperda inisiatif dewan ini dibawah ke dalam FGD.

“Diskusi yang digelar di hotel Claro Makassar ikut dihadiri pihak OPD dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perizinan, Dinas Perindagkop UMKM dan
Bagian Hukum,” ucap Ady.  (Udi)