SELAYAR, UJUNGJARI–Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan intern (Rakornas Wasin) pemerintah Tahun 2021, di ruang kerjanya Kamis (27/5/2021).
Rakornas Wasin ini digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rakor bertema “Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi,” itu diikuti juga oleh seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, bupati, walikota, Kepala Perwakilan BPKP, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian dan Pemda dari seluruh Indonesia. Hadir pula Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
Dalam penyampaiannya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa peran utama pengawasan adalah untuk menjamin tercapainya tujuan pemerintah, tujuan program serta menjamin tercapainya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien.
“Mengikuti prosedur itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan. Yang ditunggu-tunggu oleh rakyat adalah hasil dan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah,” jelas Joko Widodo.
.
Presiden Jokowi juga mengatakan pengawasan anggaran harus dijamin tidak boleh salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan apalagi dikorupsi. “Sekali lagi, saya tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran,” tegasnya.
Lebih dari itu, Jokowi menekankan untuk menjadi perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP, yaitu diminta percepatan belanja pemerintah harus dikawal dan ditingkatkan.
Poin kedua, Jokowi menyampaikan bahwa kualitas perencanaan perlu ditingkatkan. Menurutnya masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak jelas sasarannya, sehingga tidak mendukung pencapaian dari tujuan serta tidak singkrong dengan program lainnya.
Adapun poin ketiga, Jokowi menegaskan kepada BPKP dan APIP untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah. Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran.
“Akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai hari ini. Dampaknya ke mana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya. Data pemerintah pusat dan daerah sering juga tidak sambung. Ini yang terus harus kita perbaiki,” tuturnya. (Diskominfo-SP/Im)
