GOWA, UJUNGJARI.COM — Selama pandemi covid 19, perekonomian di berbagai daerah di Indonesia cukup parah termasuk di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun hal itu tidak membuat Pemerintah Kabupaten Gowa berdiam diri. Berbagai cara dilakukan agar ekonomi rakyat pulih kembali.
Salah satu yang dilakukan Pemkab Gowa dalam mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah pandemi covid 19 adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ini salah satu upaya Pemkab Gowa dalam mengatasi ekonomi dan hal ini disampaikan Adnan saat menghadiri Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulsel tahun anggaran 2021 di kantor Gubernur Sulsel, di Makassar, Senin (5/4/2021).
Di hadapan puluhan kepala daerah kabupaten kota se Sulsel, Adnan mengemukakan triknya mengatasi ekonomi daerah yang sedang lemah.
” Kami saat ini melakukan optimalisasi PAD, jadi bukan hanya pengawalan program sehingga untuk menuju PEN bisa cepat direalisasikan,” kata Adnan dalam rakor yanh dihadiri Plt Gubeenur Sulsel Andi Sudirman Sulaeman.
Dikatakan Adnan, di masa pandemi covid 19 dana transfer dari pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami penurunan. Sehingga untuk menutupi hal tersebut maka dibutuhkan optimalisasi PAD.
“Sekarang kita tidak bisa berbuat terlalu banyak, dana transfer menurun, dana bagi hasil Pemprov juga turun. Jadi ketika kita mampu mengoptimalisasi potensi pendapatan daerah, berapapun dana transfer dan dana bagi hasil yang kita terima, saya kira itu tidak terlalu berdampak,” kata Adnan yang hadir didampingi Pj Sekretaris Kabupaten Gowa Kamsina.
Sementara itu Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, pergerakan kemandirian ekonomi di Sulsel secara makro masih banyak berpatokan pada penyerapan anggaran dan distribusi sistem APBD.
” Saya melihat bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan jika uang beredar dan pergerakan pekerja. Demikian juga pergerakan barang dan jasa,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Ia berharap kepada para kepala daerah agar Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dialokasi untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional, seperti sektor padat karya. Menurutnya jika ini dapat disentuh maka akan menyerap tenaga kerja.
Selain itu, Andi Sudirman juga berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat ikut mendampingi pelaksanaan program-program pemerintah khususnya program PEN.
” Sehingga peranan APIP dan BPK dibutuhkan untuk melakukan pendampingan agar program-program pembangunan yang ada dapat berjalan dan dipertahankan,” kata Plt Gubernur Sulsel.
Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP Pusat Iwan Taufik Purwanto mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawalan terhadap program di daerah.
Iwan Taufik menyebutkan tahun 2021 ini ada 15 peta prioritas pengawasan, salah satunya adalah penanganan covid 19 dan program PEN tersebut.
” Pengawalan akan dilakukan mulai dari tahap perencanaan penganggaran dan pembangunan, demikian juga perbaikan dan revisi yang menjadi bagian dari masukan,” kata Iwan Taufik.-