GOWA, UJUNGJARI.COM — Korupsi nyaris terjadi dimana-mana, bukan hanya di tingkat pemerintahan terbawah tapi cenderung dan marak terjadi di pemerintahan bagian atas. Olehnya itu, hampir seluruh pemerintahan daerah mulai mencari cara untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut.
Salah satu pemerintahan yang sangat getol melakukan pencegahan dan pemberantasn korupsi itu adalah Pemerintah Kabupaten Gowa. Pemkab Gowa terus berkomitmen mencegah dan memberantas korupsi. Salah satu yang akan dilakukan Pemkab Gowa yakni meningkatkan fungsi pengawasan melalui pembentukan sistem pengaduan masyarakat terintegrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Bupati Gowa Abd Rauf Malaganni mengatakan, sistem pengaduan terintegrasi yang akan dibentuk adalah melalui pengembangan Whistleblowing System (WBS). Sistem ini merupakan suatu sistem yang diupayakan agar pihak internal suatu lembaga dapat melaporkan terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam internal lembaga yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme serta penyalahgunaan wewenang/jabatan dan adanya hambatan dalam pelayanan masyarakat.
” Kami juga meminta kepada seluruh jajaran untuk mendukung penuh program pemberantasan korupsi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa,” kata wabup saat memimpin rapat koordinasi terkait hasil monitoring dan evaluasi pemenuhan dokumen rencana aksi pencegahan pemberantasan korupsi tahun 2021 di ruang rapat pimpinan Pemkab Gowa, Jumat (26/3/2021).
Wabup Gowa mengatakan, pertemuan kali ini sebagai tindak lanjut hasil rakor tematik PBJ 2021 dan UKPBJ se-Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana dalam rapat tersebut dikatakan ada delapan area intervensi utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di pemerintahan daerah.
” Makanya melalui ini, pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan fungsi pengawasannya. Selain itu, dengan adanya perubahan indikator pada Monitoring Control for Prevention (MCP) di 2021 ini, maka diharapkan agar pemenuhan dokumen di tahun sebelumnya dapat diintegrasikan ke dalam sistem business proces SKPD dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Sesuai pesan bapak Bupati Gowa agar koordinasi jangan dijadikan barang mahal. Jika kita rajin berkoordinasi, maka semua urusan bisa menjadi lebih mudah,” tandas Rauf didampingi Pj Sekkab Gowa Kamsina saat rakor tersebut.
Rauf mengimbau seluruh SKPD untuk segera melaporkan indikator kinerjanya kepada Inspektorat selaku penanggung jawab MCP.
“Kita harapkan agar pihak Inspektorat dapat lebih aktif menjemput bola, agar setiap indikator yang ada pada SKPD dapat terlaporkan secara tepat waktu. Permasalahan yang ditemukan di lapangan juga harus dicarikan solusinya dan diselesaikan,” kata Wabup Gowa.-
