PALOPO,UJUNGJARI.COM–Walikota Palopo, HM Judas Amir melepas Secara resmi Kader Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP&KB) Kota Palopo. Pelepasan kader dilaksanakan di Indoor Saokotae, Sabtu 27 Maret 2021.
Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP&KB) Farid Kasim Judas, MH menyampaikan PK21 ini merupakan kegiatan pendataan keluarga secara komprehensif dimana 350 Kader sudah mengikuti orientasi dan lima orang mengikuti orientasi di tingkat provinsi.
Pada 1 April 2021 para kader sudah mulai door to door melakukan pendataan secara detail dan kegiatan ini berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 kurang lebih sekitar dua bulan. Pendataan dimaksudkan untuk melakukan pemetaan kondisi atau keadaan warga yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Kota Palopo.
“Kendala yang saat ini dialami bahwa dana alokasi khusus untuk insentif pendataan terkendala karena nominal yang kurang semoga kebijakan dari Walikota Palopo dapat mengatasi hal tersebut,” katanya.
Kader pendata akan mendatangi rumah warga yang jumlahnya mencapai 40 ribu unit rumah. Ini juga termasuk pemetaan langkah-langkah pencegahan terjadinya stunting.
“Pendataan keluarga ini merupakan kebijakan nasional bagaimana melakukan pencegahan dan antisipasi terhadap stunting,” katanya.
Dalam pendataan ini juga bukan hanya orang yang di data tapi kondisi lingkungannya, sekitar rumah bahkan statusnya apakah keluarga yang mampu, tidak mampu, janda, duda, lansia, balita atau orang yang sakit jadi semua akan terdata melalui aplikasi yang sudah ditetapkan BKKBN Pusat.
Walikota Palopo Drs. HM Judas Amir, MH dalam sambutannya menyampaikan pendataan ini jika kita salah mendata maka kebijakan pemerintah akan salah jadi semua kondisi yang ada di masyarakat itu akan tercatat itulah nanti secara nasional dan internal Pemerintah Kota Palopo akan memperhatikan.
Pelepasan kader pendata dilanjutkan pemasangan Id Card Secara Simbolis kepada perwakilan Kader Pendataan Keluarga oleh Walikota Palopo didampingi Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.