SIDRAP, UJUNGJARI.COM — Forum Konsultasi Publik memiliki makna yang sangat strategis sebagai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Forum untuk menampung aspirasi dari semua pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sidrap, Andi Faisal Ranggong saat membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Kabupaten Sidrap tahun 2022, Kamis (11/2/2021) di Aula Kompleks SKPD Sidrap.
“Kami berharap segenap stakeholder dan pemangku kepentingan untuk dapat melakukan formulasi kebijakan dan strategi untuk percepatan pemulihan ekonomi,” ujar Andi Faisal mewakili Bupati Sidrap.
Lebih jauh ia mengungkap, peran Kabupaten Sidenreng Rappang melalui terobosan di beberapa sektor potensial, diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
“Sidenreng Rappang merupakan salah satu kabupaten yang berpotensi besar sebagai penggerak ekonomi. Pengembangan sektor pertanian, peternakan dan pariwisata merupakan salah satu strategi kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang,” jelas Andi Faisal.
Sementara Ketua Panitia, Aldi Lukman menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebelum perumusan rancangan akhir RKPD 2022.
“Ini berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 80 bahwa Rancangan Awal RKPD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik yang melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan,” papar Adli.
Forum ini, lanjut Adli, bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RKPD. “Hasilnya akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan, dan akan digunakan sebagai penyempurnaan rancangan awal RKPD,” urainya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sidrap, Andi Muhammad Arsjad, dan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Muhammad Subhan tampil membawakan materi.
Adapun peserta forum tersebut yakni para kepala OPD, para pimpinan instansi vertikal dan BUMN, serta perwakilan organisasi masyarakat, akademisi, asosiasi dan dunia usaha. (Aca)