TAKALAR, UJUNGJARI-Bupati Takalar, H Syamsari Kitta mendesak sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk sesegera mungkin menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (LHP-BPK) tahun anggaran 2019.
Desakan dari orang nomor satu didaerah ini disampaikan oleh kepala BPKD Takalar, Gazali Machmud saat melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh bendahara pemeriksa barang lingkup pemkab Takalar bersama jajaran bidang aset daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Gazali Machmud, setidaknya ada sembilan OPD yang harus secara aktif menindak lanjuti LHP BPK sebagai langkah dan upaya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan.
” Bupati telah memerintahkan sembilan pimpinan OPD untuk segera menindak lanjuti LHP BPK dalam rangka meraih WTP, sinergitas dan keseriusan setiap pimpinan OPD sangat dibutuhkan,” Kata Gazali Machmud, Selasa (19/1/2021).
Gazali Machmud menambahkan gagalnya pemkab Takalar selama beberapa tahun terakhir meraih opini WTP dikarenakan adanya aset daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak menjadi temuan setiap tahunnya.
” Pencatatan keuangan dan penggunaan barang dan jasa harus ditertibkan, dimana kita belum dapat meraih WTP karena adanya temuan oleh BPK yang berulang ulang setiap tahunnya, temuan LHP BPK inilah yang harus diperbaiki secara bersama sama,” Jelas Gazali.
Sembilan OPD yang disebut sebut harus menindak lanjuti LHP BPK tersebut diantaranya, dinas pekerjaan umum, dinas kelautan dan perikanan, dinas pertanian dan tanaman pangan, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas koperasi UMKM, dinas kesehatan, rumah sakit H Padjonga Daeng Ngalle, Kesbangpol dan Sekretariat DPRD Takalar serta dinas lingkungan hidup dan pertanahan. (Ari Irawan)
