MAKALE, UJUNGJARI.COM — Pilkada tinggal beberapa hari lagi, tentu waktu singkat bagi tiga paslon Tana Toraja untuk menggalang dukungan masyarakat.
Tidak heran jika paslon terus mengaadu strategi meyakinkan masyarakat menuju perubahan ditengah ekonomi terpuruk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski begitu, ada juga paslon manfaatkan bantuan Presiden (Banpres) melakukan intimidasi dan mengakui Banpres mereka yang urus sekaligus bentuk perhatian kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
Terkait informasi simpang siur Banpres, Pjs Bupati Tana Toraja, Asri Syahrun Said, angkat bicara. Menurutnya, Banpres UMKM dan PKH program nasional, pengalokasiannya sesuai ketentuan berlaku.
Bantuan Rp 2,4 juta dari Presiden (Banpres) produktif UMKM diberikan agar masyarakat pelaku ekonomi kembali bangkit setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19. “Jadi program ini adalah milik pemerintah bukan kandidat tertentu,” jelasnya.
“Siapapun paslon terpilih, wajib menjalankan program pemerintah Pusat tersebut,” tutur Asri Sahrun.
Terpisah Pakar Politik dan Pemerintahan Unhas DR Sukri Tamma, tidak menampik jika Banpres didistribusi sesuai regulasi dan aturan yang ada.
Semua warga penuhi syarat sesuai regulasi berhak menerima bantuan, mestinya diberikan tanpa melihat afiliasi politik hingga latar belakang sosialnya.
Diakui Sukri, secara formal dan etika bantuan dari pemerintah, tidak boleh ada embel-embel kaitkan dengan kegiatan politik praktis.
Meski begitu jika ada paslon politisasi bantuan pemerintah jelas itu kekeliruan fatal dan tidak etis. Semua warga yang berhak menerima bantuan sesuai regulasi, harus diberikan haknya. Sebaliknya, yang tidak menerima, harus diberikan penjelasan, pungkas Sukri.
Menteri Sosial, Juliari P Batubara, mengaku telah mendapat laporan ada oknum peserta Pilkada yang memanfaatkan bansos ini sebagai sarana kampanye.
Ia pun telah menegur kepala daerah yang bersangkutan, dan mewanti-wanti agar tidak ada lagi oknum peserta Pilkada atau kepala daerah lain yang memanfaatkan bansos untuk kepentingan politik.
“Tolong kepada kepala daerah, jangan mempolitisasi bansos,” tegas Juliari. (agus)
