MAKALE, UJUNGJARI.COM — Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tana Toraja terus menuai sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya adalah Forum Mahasiswa Toraja (Format) yang menyoroti bantuan pusat tersebut.
Masyarakat merasa bantuan pusat untuk warga pra sejahtera itu diduga dimanfaatkan kepentingan politik petahana melalui Dinas Sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Heriadi, Ketua Format mengingatkan dan mendesak Bawaslu Tana Toraja untuk bertindak tegas, dan tidak main-main memproses dugaan pelanggaran tindak pidana Pilkada ini.
Sebab dugaan pelanggaran ini akan mencederai pesta demokrasi, apalagi diperkuat dengan bukti intimidasi rekaman vidio.
“Kecurangan pilkada harus diproses secepatnya dan tidak boleh ada kompromi sebab racun tatanan demokarasi. Bawaslu dan Gakumdu harus tegas, dan tidak pandang bulu proses kecurangan Pilkada meskipun dilakukan petahana,” tegas Heriadi.
“Apalagi tugas Bawaslu kedepankan pencegahan, namun penindakan pelanggaran Pilkada tetap dilakukan sesuai UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum,” kata Heriadi.
Diakui Heriadi, Bawaslu Tana Toraja masih lemah melakukan pengawasan dan menindak tegas kecurangan pilkada, sehingga Format menilai Bawaslu masih tumpul dengan tugas pokoknya tegakkan demokrasi berkualitas. (agus)
