MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah menghadiri dan membuka acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 di Hotel Claro Makassar, Selasa, 20 Oktober 2020.
Kegiatan ini juga di kemas dalam kemasan Dialog “Percepatan Pemulihan Ekonomi Sulawesi Selatan”.
Adapun narasumber diantaranya, Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Hari Nur Cahya Murni; Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kemen PUPR, Hadi Sucahyono; Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker, Bambang Satrio Lelono; Deputi Produksi & Pemasaran KemenKOPUKM, Victoria Simanungkali; Deputi Pengembangan Regional Bappenas Rudy Prawiradinata; Kepala BI Perwakilan Sulsel, Bambang Kusmiarsoh.
Gubernur Sulsel menyebutkan di awal kepemimpinanya bersama Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman telah melakukan berbagai pencanangan program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Beberapa program strategis nasional yang dilanjutkan, diantaranya Program Kereta Api dan Makassar New Port sudah dilakukan direct call, ini suplemen percepatan pemulihan ekonomi.
“Dalam bidang reformasi birokrasi, kami sudah melakukan berbagai pemangkasan prosedur ekspor,” kata Nurdin Abdullah.
Demikian juga dengan pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin. Dan ini yang perlu mendapat perhatian kedepannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Selayar ini mendorong Selayar untuk pengembangan infrastruktur pendukung bidang pariwisata.
Dari sisi pembangunan infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel, diarahkan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka daerah terisolir, memperkuat interkoneksivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang diarahkan antara lain melalui kegiatan pembangunan akses jalan daerah terisolir, penyediaan fasilitas sarana air bersih khususnya bagi saudara-saudara kita yang ada di Pulau, termasuk menjamin ketersediaan sumber daya energy listrik di pulau-pulau.
Sulsel ini memiliki lebih dari 300 pulau yang tersebar diseluruh wilayah, ini ada potensi yang selama ini belum dioptimalkan pemanfaatannya baik dari sisi sector perikanan sendiri, maupun sektor pariwisata.
Untuk tahun 2021 Pemprov masih menyiapkan bantuan daerah sebesar Rp500 miliar.
“Kawasan wisata perlu perhatian, Bupati dan wali kota harus lebih kreatif. Kalau bersinergi melakukan terobosan di daerah, saya kira tidak ada hambatan. Contoh Bira, kita bersama bupati, dengan Toraja untuk pembangunan bandara bersinergi program,” sebutnya.
Selanjutnya Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif, distrategikan pada memperkuat dukungan sarana prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang diarahkan antara lain melalui kegiatan pembangunan Rest Area. Tahun ini ada selesai 2 rest area dan tahun depan ditarget 3 rest area selesai.
Destinasi wisata unggulan yang diadaptasikan dengan kebiasaan baru pasca pandemi ini serta pengembangan sentra-sentra industry, untuk tetap menjadikan UMKM dan BUMDES sebagai ujung tombak pergerakan ekonomi masyarakat.
Sedangkan, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbanda) Sulsel, Junaedi melaporkan bahwa Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, diawali terlebih dahulu dengan pelaksanaan acara Orientasi Penyusunan Perubahan RPJMD Serta Renstra OPD yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 September 2020 yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dan tanggal 02-03 September 2020 diikuti oleh 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Serta Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan juga pada tanggal 11 September lalu.
Selanjutnya pada hari ini, dilaksanakan Musrenbang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 melalui dialog dan akan dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir pada pelaksanaan Forum Konsultasi Publik hari ini.
“Adapun pelaksanaan Musrenbang hari ini bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan Perubahan RPJMD,” sebutnya. (*)