MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar pembangunan infrastruktur pelayanan publik terus berjalan walaupun di tengah pandemi Covid-19.
Untuk mengakselerasi percepatan pemulihan ekonomi, Pemerintah Provinsi Sulsel terus mengoptimalkan dan mengajak agar sektor swasta turut ambil bagian dalam masalah ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah berkomitmen untuk menjadikan Sulsel menjadi daerah yang ramah investasi. Proses perijinan hingga proses konstruksi akan terus disupport dan difasilitasi, sehingga berbagai potensi masalah dalam hal pelaksanaan investasi akan diminimalkan dengan pola kolaborasi ini.
Untuk mendorong tumbuh kembang investasi dimaksud, pemerintah daerah terus memacu pembangunan infrastruktur, baik melalui APBD maupun melalui pemanfaatan potensi konektifitas dan jaringan untuk memberikan dukungan dan fasilitasi pembiayaan infrastruktur di tengah pandemi dan pasca pandemi Covid-19 ini.
“Alhamdulillah, dukungan dari pihak dewan yang terhormat juga menjadi kekuatan tersendiri bagi pemerintah daerah agar mampu menangkap berbagai peluang untuk mendorong dan mengoptimalkan pembangunan di Sulawesi Selatan ini,” kata Nurdin Abdullah pada Rapat Paripurna HUT Ke-351 Sulsel di Gedung DPRD Sulsel, Senin, 19 Oktober 2020.
Di momentum hari jadi Sulsel Ke-351 ini pula, mencoba merefleksikan kembali berbagai produk masyarakat Sulsel yang telah menjadi icon dan kebanggaan.
Oleh karena itu, kemasan hari jadi Sulsel yang ke 351 ini mengusung tema mengembalikan kejayaan komoditas unggulan Sulsel yang berdaya saing tinggi.
Beberapa hari yang lalu, Pemerintah Provinsi Sulsel juga mendapatkan apresiasi penghargaan bidang pengembangan infrastruktur di daerah terpencil.
“Hal tersebut, menjadi kewajiban kita semua untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, tahun 2020 ini dan kedepan, kami akan bergerak ke pulau-pulau untuk memberikan sentuhan pembangunan minimal penyediaan sarana dan infrastruktur transportasi, penyediaan sarana air bersih dan penyediaan jaringan listrik,” terangnya.
Tiga hal tersebut menjadi permasalahan mendasar bagi warga yang ada di pulau, untuk selanjutnya diberikan sentuhan untuk menggeliatkan ekonomi. Secara sederhana, potensi yang ada di pulau belum tersentuh dengan maksimal.
“Saat ini dalam proses pengajuan ke Dewan KEK nasional untuk menjadikan Selayar sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata sebagai icon pulau terbesar di Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya secara bertahap kita akan koneksikan dengan berbagai pulau yang ada di Sulawesi Selatan ini,” ujarnya.
Ia memaparkan, masa depan pariwisata bahari Sulsel ada di pulau. Untuk itu, ia mengajak semua, termasuk para mitra investor untuk melihat lebih dekat potensi investasi yang ada di 300 lebih pulau di Sulsel.
Selain berbagai pencapaian pembangunan dan sinergitas yang telah diimplementasikan, terdapat pula sektor yang mengalami kontraksi pertumbuhan di tengah pandemi Covid-19. Sektor dimaksud adalah sektor konstruksi, perdagangan dan industri. Untuk itu, alokasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat menjadi solusi untuk pemulihan sektor tersebut.
Diketahui, Gubernur Sulsel melakukan Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Daerah Pemerintah Provinsi Sulsel dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Rabu, 14 Oktober 2020.
Penandatanganan ini dilakukan secara sirkuler menindaklanjuti usulan pinjaman dalam rangka PEN daerah Pemprov Sulsel. Adapun besar PEN untuk Sulsel sebesar Rp1,388 triliun.
PEN Rp1,388 triliun digunakan untuk tujuh kelompok infrastruktur. Mulai dari irigasi, pengembangan pengelolaan konservasi sungai, danau dan sumber daya air, reservasi jalan provinsi, pembangunan jalan dan jembatan provinsi, instalasi irigasi, dokumen perencanaan pembangunan gedung rumah sakit, DED Amdal-lalin untuk rehabilitasi Stadion Mattoanging.
Pemprov sendiri sejak awal pandemi telah mendorong dengan maksimal berbagai kegiatan infrastruktur yang bersumber dari APBD. Namun sangat dipahami bahwa refocusing dan realokasi anggaran menjadi kewajiban semua.
Bukan saja pemerintah daerah, akan tetapi pemerintah pusat juga melakukan hal yang sama. Yakni penyesuaian alokasi di beberapa kegiatan strategis, sehingga terus berpacu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, termasuk memanfaatkan potensi non-APBD untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Sulsel.
“Potensi APBD yang ada selain dilaksanakan sendiri oleh pemerintah provinsi, pada bagian lain kami juga menempuh kebijakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjaga keseimbangan fiscal dan mendorong akselerasi pembangunan antar seluruh wilayah di Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Hal ini dilakukan mengingat kondisi dana transfer dari pemerintah pusat yang mengalami pemotongan alokasi termasuk dihapusnya beberapa kegiatan yang bersumber dari DAK, sehingga sangat menyulitkan daerah untuk mendorong sector konstruksi.
Oleh karena itu Pemerintah Provinsi yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah berkewajiban untuk memberikan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Daerah dengan alokasi saat ini sekitar Rp600 milyar lebih.
Sedangkan, dua tahun Kepemimpinan Prof HM Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman, diawal pemerintahan keduanya mencanangkan berbagai program prioritas. Diantaranya, dari segi pembangunan infrastruktur, mengutamakan untuk daerah terpencil dan terisolir.
Sebagai contoh perbaikan akses jalan di Kecamatan Seko, Luwu Utara, sepanjang 126 kilometer yang tak tersentuh pembangunan selama 75 tahun, kini sudah bisa dilalui kendaraan roda empat, setelah pengerasan berhasil dirampungkan pada September 2019.
“Saya melihat bahwa progres selama dua tahun, pertama Alhamdulillah Seko, ini apapun yang kita bangun, Menara Gading pun seperti apa kita bangun. Tetapi kalau daerah tersolir masih ada berarti kita belum menjalankan Sila Ke-5 Pancasila,” sebutnya.
Demikian juga untuk pembangunan jalan Bua-Rantepao sepanjang 30 kilometer dan diharapkan sudha tuntas 2021; Proses pengaspalan jalan Bone-Pangkep sepanjang 13 kilometer dari total 19,9 kilometer; Pembangunan jalan Lejja-Soppeng-Barru, dengan selesainya jalan ini nanti akan memangkas sekitar 100 kilometer dari Barru – Soppeng.
Pembangunan Rumah Sakit Regional di kabupaten salah satu poin penting dalam program Sulsel Sehat yang dicanangkan Pemprov Sulsel.
Sulawesi-Selatan merupakan provinsi tujuan wisata utama di Indonesia. Pembangunan sektor ini terus dilakukan. Salah satu faktor pendukung adalah infrastruktur transportasi. Saat ini Bandara Buntu Kunik di Tana Toraja telah beroperasi. Pembangunan bandara internasional ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga memberikan efek peningkatan perekonomian bagi masyarakat di Toraja dan sekitarnya.
Gedung terminal atau ruang keberangkatan seluas 1.152 m2 dan di awal September 2020 pesawat Kalibrasi Hawker 900 XP milik Kementerian Perhubungan dan Pesawat ATR 72-600 Milik Maskapai Wings Air telah sukses melaksanakan uji coba terbang awal (proving flight) rute Bandara Internasional Sultan Hasanuddin tujuan Bandara Buntu Kunik Toraja dan sementara melakukan penjajakan agar pesawat Garuda juga memiliki rute penerbangan.
Untuk pengembangan objek wisata lainnya, Sulsel juga berbenah. Dilakukan perbaikan dan pelebaran jalan serta pedestrian di kompleks Pantai Bira dan Bara Bulukumba, serta jalan menuju tempat pembuatan perahu phinisi di Pantai Mandala Ria, Desa Ara, Bulukumba. Jalanan ke lokasi wisata Lejja, Soppeng, juga dibenahi. Dimulai dari Desa Palandro, Kabupaten Barru.
“Saya atas nama Pemerintah Provinsi ingin menyampaikan beberapa Kado Hari Jadi antara lain Rest Area di Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Sidrap serta Kado Subsidi Transportasi Udara untuk jalur ke Bandara Buntu Kunik Toraja, Bandara Bua Luwu dan Bandara H. Aroepala Selayar,” paparnya. (*)
