MAKASSAR, UJUNGJARI– Sejumlah warga di Jl Kelapa Tiga Lr Mesjid Mu’min, RT 04 RW 06, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, mengeluhkan adanya isu-isu yang dihembuskan tim atau relawan calon Wali kota tertentu terkait penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
Salah satu warga mengungkapkan bahwa jika tidak memilih cawali yang dimaksud, maka akan berdampak pada penerima manfaat PKH ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Itu yang sering muncul dan sekarang jadi isu bahwa misal kalau kita pilih calon A dan tidak pilih Calon B ini maka yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima PKH akan dicoret, begitu juga sebaliknya jadi ini meresahkan Pak,” ucap Ucang, salah satu warga Kelapa Tiga, saat menghadiri kampanye dialogis Calon Wali kota Makassar, Munafri Arifuddin, Kamis (15/10/2020).
Senada dengan Ucha, salah satu tokoh masyarakat Kelapa Tiga, Jamaluddin, menerangkan bahwa hal tersebut bisa saja terjadi lantara adanya tendesi dari Ketua RT/RW atau pejabat pemerintah setempat yang sudah condong ke calon lain.
“Ini memang kadang dimanfaatkan, jadi ancaman, sehingga warga takut untuk menetapkan pilihannya secara hati nurani. Kami berharap Pak Appi bisa menyelesaikan dan memberikan jaminan terkait masalah ini jika nanti terpilih,” tuturnya.
PKH merupakan program Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI, dimana khusus kota Makassar berdasarkan data tahun 2019 tercatat sebanyak 22.871 jiwa penerima manfaat.
Menanggapi curhatan warga Kelapa Tiga itu, Appi sapaan Munafri meminta masyarakat tetap tenang dan tak termakan isu-isu tersebut.
Menurutnya untuk penerima manfaat itu sudah diatur oleh Pemerintah Pusat melalui pendataan yang valid.
“Saya coba jawab bahwa PKH ini adalah program pusat, kalau ada yang mau main-main dengan itu harus kita laporkan, kita foto orangnya siapa, kalau perlu videokan yang ancam-ancam baru laporkan,” tegasnya.
Lebih lanjut mantan Ketua Bidang BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu mengatakan bahwa persoalan pendataan penerima bantuan ini kerap dipolitisasi sehingga penyalurannya terkadang tak tepat sasaran.
Olehnya itu Appi menjabarkan bahwa dirinya sudah menyusun program sistem pendataan bantuan warga.
“Mengapa ini perlu karena ada banyak kasus penyaluran bantuan itu tidak tepat sasaran, ada warga yang sebenarnya harus dapat jadinya tidak dapat. Makanya nanti sistem pendataan bantuan ini kita akan libatkan Ketua RT dan Ketua RW, karena mereka yang lebih tahu, itu mungkin salah satu tugas tambahannya nanti,” sambungnya.
Dengan adanya tugas tambahan itulah Appi juga dalam programnya akan meningkatkan kesejahteraan Ketua RT dan RW dengan menaikan jumlah insentif perbulannya.
“Ini supaya Ketua RT dan RW bisa bekerja maksimal sebab ada lagi tugas tambahannya, maka insentif akan kita naikan dan merata tanpa syarat dan banyaknya indikator yang menyulitkan. Ketua RT dan RW juga akan dibantu sekretaris dan bendahar yang juga akan kami siapkan insentif,” tutupnya.(*)
