MAKASSAR, UJUNGJARI– Dalam berbagai kesempatannya berdialog dengan warga calon Wali kota dan wakil Wali kota Makassar, Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando (Appi-Rahman) banyak mendengarkan keluhan dan masukan.
Keluhan-keluhan ini menyangkut masalah kesejahteraan, kebersihan, keamanan, krisis air bersih, banjir dan berbagai macam masalah-masalah lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sama halnya pula saat Rahman Bando berdialog secara terbatas dengan warga saat kampanye tatap muka di Jl Perintis Kemerdekaan No 17 Km 11, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Senin (5/10/2020).
Di lokasi tersebut wakil Wali kota nomor urut dua itu kembali menjumpai warga dengan segudang persoalannya.
“Kalau di sini itu kita lorongnya tidak pernah diperhatikan, drainase juga selalu bermasalah, makanya kami berharap Pak Appi, Pak Rahman bisa terpilih dan membenahi ini” keluh salah satu warga, Nur Hasan, di hadapan Rahman Bando.
Berbagai persoalan yang sama yang disampaikan masyarakat ini menurut Rahman Bando lantaran minimnya upaya Pemerintah untuk turun langsung mendengarkan keluhan warga.
Tak hanya itu, kondisi ini juga terus berlarut-larut dikarenakan pola pendekatan yang digunakan masih sebatas pencitraan semata tetapi tidak menghasilkan solusi kongkrit.
“Kota Makassar itu harus lebih baik dari kota-kota lain, maka dari itu kita harus betul-betul turun di bawah apakah masalah yang dihadapi di setiap wilayah. Karena problematika masyarakat berbeda antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya tadi di sini dikeluhkan soal lorong, soal air bersih, soal drainase, yang mungkin kalau kita di kecamatan Ujung Pandang beda keluhannya,” ucap mantan Kepala Dinas Pendidikan Makassar itu.
Sebagai birokrat senior yang sudah bekerja selama puluhan tahun di Pemerintahan kota Makassar, Rahman Bando tahu betul bahwa untuk menyelesaikan setiap permasalahan dibutuhkan kerjasama semua pihak di Birokrasi.
Menurutnya bukan hanya tugas Wali kota dan wakilnya untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Tetapi juga keterlibatan kerja dari pejabat lainnya utamanya Kepala Dinas juga harus didorong untuk terjun langsung.
“Tentu kedepan kita harus banyak turun, pejabat harus banyak turun, Kepala Dinas harus banyak turun mendengarkan langsung ke masyarakat apa problematikanya supaya nanti bisa kembali ke dinasnya merancang program apa yang bisa dibuat untuk menyelesaikan problematika di tingkat wilayah,” tutupnya.(*)
