ikut bergabung

Sarat Dengan Beban, Separuh Parlemen Takalar Tak Setuju Hak Angket


Berita

Sarat Dengan Beban, Separuh Parlemen Takalar Tak Setuju Hak Angket

TAKALAR, UJUNGJARI-Perlahan tapi pasti, Bupati Takalar, H Syamsari Kitta akan melenggang mulus menjalankan roda pemerintahannya yang dinilai oleh separuh isi parlemen Takalar banyak pelanggaran.

Hembusan aroma korupsi.dan.serangkaian penyelewengan dalam tubuh pemerintahan SK – HD, mengemuka saat 19 anggota dewan yang menyetujui hak interpelasi silih berganti mempertanyakan praktek praktek korupsi dan pelanggaran yang terjadi sejak tiga tahun terakhir.

” Kami menolak jawaban perwakilan Bupati Takalar, karena jawaban yang diberikan tentang banyaknya pelanggaran dan dugaan korupsi tidak dijawab dengan rasional,” Kata Ketua DPRD Takalar, Muhammad Darwis Sijaya, belum lama ini.

Seiring waktu berjalan, sidang rakyat terhadap Bupati Takalar pun berakhir mulus tanpa kendala.

Rapat paripurna hak interpelasi diskorsing selama.dua kali dan dilanjutkan dengan usulan hak angket.

Polemik dan kegaduhan pun mulai terjadi, karena 19 anggota dewan yang awalnya menyetujui hak interpelasi memilih mundur dan menarik dukungan untuk tidak menanda tangani usulan hak angket, akibatnya kekuatan DPRD Takalar guna memeriksa Bupati Takalar melalui hak angket perlahan mulai pudar.

” Cukup sampai diusulan hak interpelasi saja kami bergabung dengan teman teman didewan dan kami.memilih mundur dari usulan hak angket karena tidak didukung oleh pimpinan parpol,” Kata Bakri Sewang ketua fraksi PAN yang juga diiyakan oleh salah satu Legjslator Gerindra, Aswin Tawang.

Berdasarkan penelusuran Media Online Ujungjaricom, separuh anggota Dewan Takalar memilih tidak menyetujui usulan hak interpelasi dan tiga fraksi memilih tidak bertanda tangan hak angket, karena separuh anggota dewan tersebut memikul beban berat dan persoalan jabatan yang telah diberikan Bupati Takalar terhadap kerabat anggota Dewan.

Baca Juga :   Bos Gudang 88 Melunak, PIP Sukses Selamatkan Aset Negara

” Cukup dipahami, separuh isi parlemen Takalar tidak setuju hak angket karena persoalan jabatan yang diberikan oleh Bupati terhadap keluarga anggota Dewan,” Kata salah satu aktivis didaerah ini. (Ari Irawan)

dibaca : 36



Komentar Anda

Berita lainnya Berita

Populer Minggu ini

Arsip

To Top