Aslam Janji Pilkada Gowa akan Berlangsung Damai dan Aman dari Covid-19

GOWA, UJUNGJARI.COM — Andi Aslam Patonangi mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 secara virtual di Peace Room A’Kio, kantor Bupati Gowa, Jumat (2/10/2020).

Dalam rakor yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD tersebut, Pjs Bupati Gowa Aslam menekankan agar perangkat-perangkat yang ada di daerah dalam hal ini Forkopimda secara keseluruhan itu harus menjaga masa kampanye tetap kondusif.

“Para perangkat daerah diminta untuk senantiasa proaktif mengimbau pasangan calon dan lain sebagainya yang terkait dalam kampanye Pilkada ini agar patuh pada aturan-aturan yang berkait dengan protokol pencegahan covid dan juga termasuk ditekankan adalah netralitas ASN,” kata Aslam.

Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Selatan ini berharap pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gowa berjalan dengan lancar, aman, kondusif dan aman dari covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan.

Apalagi kata Aslam, Kabupaten Gowa telah memiliki Perda Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan. Karena itu, dirinya juga berharap masyarakat tetap menjaga silaturahmi dan tidak ada perpecahan dan angka partisipasi pemilih di Kabupaten Gowa meningkat.

“Gowa harus tetap kondusif, kita sama-sama yang harus menjaga Gowa, sekarang saya merasa seperti orang Gowa. Jadi saya juga harus ikut menjaga Kabupaten Gowa dan kemudian protokol kesehatan covid-19 ini harus kita tegakkan selama masa Kampanye,” janji Aslam.

Sementara itu, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra dalam pemaparannya menyebutkan bahwa Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang akan diikuti oleh 270 daerah di Indonesia terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Lanjut Ilham, sejak dimulainya tahapan kampanye pada 26 September lalu, tercatat sudah terjadi pelanggaran protokol kesehatan di 35 daerah, seperti mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak yaitu melebihi 50 orang.

Olehnya itu, sebagai langkah lanjutan, dirinya meminta perlunya ketegasan dari penyelenggaraan yang ada di daerah dibantu oleh aparat keamanan untuk menindak setelah teguran tidak diindahkan agar berani menerapkan sanksi sesuai PKPU dan terus mendorong pasangan calon kepala daerah untuk mematuhi dan menaati pakta integritas yang telah dibuat bersama Bawaslu dan KPU di daerah.

Laman: 1 2