GERMAK Klaim Bawa Ribuan Massa, Polisi Bilang Tak Punya Izin

BARRU,UJUNGJARI– Suasana kantor Bupati Barru, Kamis(17/9) pagi tampak ramai dengan pasukan berseragam Polisi , TNI dan Satpol PP. Bahkan personil Polres Barru diback up satu SSK dari pasukan Brimob. Keberadaan pasukan pengamanan disejumlah titik di kantor Bupati, untuk mengantisipasi kedatangan para demonstran dari Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi( GERMAK) yang mengancam akan menurunkan massa.sekitar 1.000 an orang.

Kapolres Barru AKBP Welly Abdillah yang dimintai keterangan Rabu(16/9) malam saat memimpin pengamanan pendaftaran bacawabup Aska Mappe di kantor KPU Barru, membenarkan adanya informasi GERMAK akan melakukan demo besar-besaran dengan membawa massa .

Welly menyebutkan jika GERMAK tak memiliki surat izin untuk menggelar kerumunan atau pengumpulan massa. Memang ada penyampaian ke Polda Sulsel.

“Tetapi pihak Polda Sulsel juga sampai sekarang belum mengeluarkan izin. Begitu pula dengan Polres. Ditembuskan secara persuratan juga tidak, sehingga demo ini tidak punya izin dan ilegal. Jadi kalau pendemo ini benar-benar datang, maka pihak kepolisian akan membubarkan,” kata Welly.

Alumni Akpol yang lama bertugas diwilayah Aceh mewarning Koordinator demo dari GERMAK untuk tidak melakukan aksi karena belum mengantongi surat izin.

Rencana demo ini bisa diduga ada dalang dibelakangnya karena masalah yang akan diwacanakan adalah kasus yang locus delictinya di Pinrang dan massa hampir pasti bukan orang asal Barru. Apabila berani melakukan aksi anarkis, maka kita akan tindak tegas kemudian mengusut siapa dalang dibalik demo tersebut,” terangnya.

Surat penyampaian demo dari GERMAK sudah beredar disejumlah medsos. Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi ini akan menurunkan massa sekitar 1.000 orang. Surat pemberitahuan untuk rencana aksi ini sudah disampaikan ke Kapolda Sulsel cq Intelkam Polda yang ditanda tangani Koordinator aksi, Maslim.

Dalam surat GERMAK yang beredar,  mengagendakan rencana aksi demo  dengan mengangkat kasus jembatan Bamba di Pinrang yang menimbulkan kerugian negara sesuai temuan BPK. Saat itu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA) Kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Pinrang dan ketika itu dipimpin Suardi Saleh.Bupati Barru. (*)