Pendapatan RSUD Haji Minim, Dirut Curhat ke Anggota Dewan

MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Pandemi Covid-19 mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Termasuk pelayanan di rumah sakit. Salah satunya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji.

Rumah sakit milik daerah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu sepi dari pasien. Pasalnya, banyak warga yang memutuskan untuk tidak berobat ke rumah sakit selama pandemi ini terjadi.

Dirut RSUD Haji, Haris Nawawi, Rabu (26/8/2020) menjelaskan, jika di waktu normal, dalam sehari bisa melayani sampai 200 pasien. Namun kini, selama pandemi Covid-19, hanya sekitar 20 pasien.

Berkurangnya jumlah pasien ini, ikut mempengaruhi pendapatan RS milik Pemprov Sulsel yang sudah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini.

“Kita punya sekitar 298 outsourcing yang gajinya bersumber dari pendapatan murni BLUD bukan dari APBD. Kami khawatir dengan kondisi ini, kami hanya mampu membayar gaji mereka sampai bulan Oktober,” jelas dr Haris.

Selama ini, kata Haris, upah tenaga outsourcing dibayarkan dengan menggunakan sisa pendapatan tahun 2019 sebesar Rp4 miliar. Hanya saja, anggaran ini dinilainya mampu bertahan hingga bulan Oktober.

Untuk itu, saat dikunjungi legislator DPRD Sulsel, Haidar Madjid. Pihaknya menyampaikan masalah tersebut agar bisa dibahas bersama DPRD.

Selain masalah outsourcing, Haris juga meminta bantuan DPRD untuk pembahasan master plan RSUD Haji. Hal ini sangat penting untuk pengembangan RSUD ke depannya.

“Kita ingin punya arah kebijakan ke depan soal fisik, SDM hingga sarana dan prasarana rumah sakit. Dari segi SDM, kita sudah cukup memadai, mulai dari dokter umum, gigi dan dokter ahli dan tenaga kesehatan lainnya sudah lengkap,” jelasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Haidar Majid mengungkapkan kunjungannya ke RSUD Haji, Rabu (26/8/2020) untuk melihat langsung kondisi yang ada.

“Beda kalau hanya dibahas lewat rapat dengan kunjungan langsung. Dengan begini kami bisa lihat langsung kondisi dan kendala di lapangan,” sebutnya.

Terkait, kondisi yang disampikan oleh pihak RSUD Haji. Politkus Demokrat itu berjanji akan segera membahasnya bersama anggota dewan lainnya, terutama di rapat komisi dan banggar untuk mencari jalan keluar. (*)