Pemprov Tak Layak Raih WTP karena Ditemukan Indikasi Kerugian Daerah

“Kami melihat banyak pejabat di Pemprov Sulsel yang belum definitif. Seperti Kepala BPKAD yang diisi pelaksana tugas. Seharusnya tidak bisa membuat keputusan yang bersifat strategis seperti menjadi kuasa pengguna anggara (KPA),” sebutnya.

Bastian menegaskan, akan melaporkan persoalan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk jika ada oknum dari BPK yang bermain dan memberikan opini WTP kepada pemprov.

“Ingat kita kerja mengelola uang rakyat yang dibayar oleh dana pajak rakyat jadi harus bekerja profesional,” tutupnya. (*)

Laman: 1 2