MAKASSAR, UJUNGJARI.COM –Pemerintah Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang memiliki tagline “Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas” bukan isapan jempol belaka. Itu hanya slogan biasa, yang tak sesuai praktiknya.
Sebab tidak sedikit aturan dan kebijakan dalam roda pemerintahan yang dinahkodai Kaharuddin Bakti, selaku Camat Tamalanrea justru merusak sistem dan tatanan pemerintahan itu sendiri. Yang berujung pada bobroknya pelayanan publik di daerah itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Soal tupoksi staf di kantor kecamatan misalnya, Kepala Seksi (Kasi) kebersihan kecamatan H Abdullah sama sekali tak difungsikan. Semua tugas dan fungsinya “Dicabut”.
Dia sama sekali tak diberdayakan oleh Camat Tamalanrea. Padahal Kasi Kebersihan sangat jelas tugas dan tanggungjawabnya, apalagi dalam mengelola kebersihan wilayah.
H Abdullah mengaku, dirinya menjabat kepala seksi kebersihan kecamatan Tamalanrea hanya simbol saja. Sebab semua tugas dan kewenangannya termasuk mengelola kebersihan diambil alih oleh Kasi yang lain.
“Saya memang orang susah diatur, makanya Pak Camat cari staf lain yang bisa dia atur-atur. Makanya kalau saya ditanya soal gaji petugas kebersihan dan BBM saya tidak tahu. Memang saya tidak tahu, karena saya tidak diberi kewenangan meski itu adalah tugas saya,” kata H Abdullah kepada ujungjari.com, beberapa waktu lalu.
“DPA saja saya tidak diperlihatkan, padahal harusnya saya tahu. Mau maunyaji Pak Camat, mungkin dia lebih leluasa kalau bukan saya,” ketusnya.
Harusnya, lanjut Abdullah, sebagai Camat mestinya dia mengatur semua dengan baik, supaya tidak rancuh, dan memberikan kepercayaan kepada semua stafnya.
“Kalau aturan yang benar, biar bukan saya sebagai PPTK tetap semua pekerjaan ada sama kasi kebersihan. Jadi saya dan stafku ini nganggur. Yang jelas, dia hindari saya dari itu semua,” ketusnya.
Ia meminta kepada Camat Tamalanrea agar profesional dalam mengatur roda pemerintahan. Itu supaya sistem pemerintahan bisa berjalan dengan baik.
Sementara Camat Tamalanrea Kaharuddin Bakti, yang dikonfirmasi terkait hal tersebut, membenarkan telah menyerahkan sebagian tugas dan fungsi Kasi Kebersihan ke Kasi Pemerintahan.
“Itu kan hak saya mengatur, apalagi terkait masalah anggaran, saya harus cari staf yang bisa saya percaya. Makanya saya percayakan ibu Miriam Kasi Pemerintahan yang mengatur soal Kebersihan termasuk PPTK-nya. Saya tidak mau lagi kecolongan. Begitupula kalau ada kekurangan dan kelebihan anggaran, saya sendiri yang pertanggungjawabkan,” kata Kaharuddin yang dikonfirmasi via WA beberapa waktu lalu.
“Sudahlah tidak usah diributi. Saya tahu persis kinerja Kasi Kebersihan, kalau saya mau, bisa saya buka semua dan membkutikan. Tapi tidak usahmi, tidak usah dibesar besarkan, apalagi ini bulan puasa,” ketus Kaharuddin.
Yang penting, lanjut Kaharuddin, semua haknya seperti gaji, tukin dan beberapa hak lainnya, saya tidak pernah ganggu.
“Yang bisa dia komplain itu, kalau saya ganggu haknya. Saya kan tidak pernah ganggu haknya. Kalau soal PPTK saya percayakan ke Kasi Pemerintahan tidak salah juga. Terserah saya, saya mau tunjuk PPTK siapa saja boleh, itu hak saya,” katanya. (drw)
