MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Pembagian bantuan bahan pokok di masyarakat yang terdampak corona atau pandemi Covid-19 sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar. Namun saja masih banyak masyarakat yang belum nyata merasakan bantuan sembilan bahan pokok (sembako) itu.
Pembagian sembako untuk masyarakat miskin dan yang terdampak Covid-19 tidak sepenuhnya menerima. Masih banyak keluhan yang masuk.
Seperti yang disampaikan Ketua Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM), Zulkarnaen Alinaru.
Zul, panggilan akrabnya mengatakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah diberlakukan khususnya di Kota Makassar. PSBB berlaku selama 14 hari, dimulai 24 April hingga 07 Mei 2020. Dan untuk membantu langkah pemerintah memutus rantai penyebaran Covid 19, para pekerja THM pun diliburkan.
Menurut Zul, jumlah pegawai yang diliburkan tidak sedikit. Sebanyak 5.448 orang karyawan dari berbagai tempat usaha hiburan diliburkan sejak 23 Maret.
Akan tetapi, nasib mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah kota melalui Dinas Sosial Makassar. Karyawan THM sampai saat ini tidak mendapatkan perhatian dan bantuan (sembako).
“Kami menilai Pemkot Makassar selama ini melupakan nasib sekitar lima ribu orang karyawan usaha-usaha hiburan yang telah dirumahkan sejak sebulan lalu, tepatnya mulai pada 23 Maret 2020. Mereka telah mengajukan permohonan bantuan ke Dinas Sosial Makassar tapi sampai saat ini mereka belum juga mendapatkan bantuan apapun,” keluh Zul, Sabtu (25/4).
Dia berharap, PJ Walikota Makassar dapat membuka lagi kepedulian dan perhatian kepada masyarakat terdampak Covid 19 utamanya bagi karyawan THM. Apalagi pekerja THM telah diminta tidak melakukan mudik atau pulang kampung di kondisi pandemi saat ini.
Buat Dinsos Makassar lanjut Zul, diminta tidak persulit karyawan yang sudah mengajukan daftar yang telah dimintai pertugas Dinsos Makassar juga tidak meminta persyaratan yang aneh-aneh kepada para karyawan yang sudah memasukkan berkas.
“Semoga Pj Walikota ini masih punya hati nurani. Apalagi ribuan karyawan ini dihimbau untuk tidak melakukan mudik. Karena itu tanggungjawab pemkot. Seharusnya para karyawan tersebut justru yang lebih diutamakan daripada warga lain yang tidak secara langsung terimbas penutupan pada usahanya. Tapi kemarin, Dinsos malah membagikan sembako justru kepada warga yang tidak terdampak langsung,” tambahnya.
Akibat ketidak jelasan dari pemkot, Zul pun menduga bila sembako yang telah dan akan dibagikan tidak bersifat adil dan tidak tepat sasaran. Apalagi pendataannya dan pembagiannya diserahkan masing-masing kecamatan dan kelurahan.
“Jangan sampai sembako ini dipolitisasi lagi karena bukan rahasia umum kalau pihak-pihak itu yang mendata dan membagikan. Dikhawatirkan sembakonya amblas hanya untuk golongan dan kelompok tertentu saja. Apalagi banyak warga juga yang mulai bersuara miring,” tandasnya.
(Arif Al Qadri)