Administrasi Publik UNM: Butuh Power Governance Tangani Covid-19

MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Program studi Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar diskusi virtual via aplikasi zoom meeting cloud tentang virus korona dan covid-19 di Makassar, Minggu (12/4).

Diskusi yang dipandu dosen Administrasi Publik UNM, Dr Herman Doddy, diikuti Ketua Prodi Program Doktor Administrasi Publik UNM, Prof Dr Rifdan, pakar administrasi publik yang juga mantan Bupati Bantaeng dan Mamasa, Dr Said Saggaf, Dr Asriady Sulaiman, Dr Mustaking dan Dr Didin.

Menurut Prof Rifdan untuk mengatasi virus covid 19 di Indonesia terutama di provinsi Sulawesi Selatan perlu kebijakan yang survive dan dibutuhkan power governance sebagai bentuk intervensi dalam memutus mata rantai covid-19.

Ia mengatakan tanpa kekuatan penuh dari pemerintah, penanganan virus korona akan berlangsung lebih lama.

Hal senada disampaikan Said Saggaf. Mantan birokrat ini mengatakan sejatinya birokrasi harus menetapkan konsep tanggung jawab dalam bentuk matriks kerja.

Siapa melakukan apa dan tanggung jawab siapa. Dengan begitu kinerja pemerintah bisa terukur dalam penanganan covid 19.

Sementara itu, Asriady Sulaiman menambahkan bahwa kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus sinkronisasi.  Terkait kebijakan anggaran yang sekarang sangat ketat, disinilah dibutuhkan komitmen bersama anggota DPRD kota/kabupaten dalam merespons virus pandemic covid19.

Lain halnya yang disampaikan Dr Mustaking. Menurut dia selain intervensi pemerintah, diperlukan edukasi psikologi di tengah masyarakat terdampak virus covid19.

Begitu juga pandangan Dr Didin yang menyarankan perlunya formulasi perumusan kebijakan negara yang  andal dan kesiapan perangkatnya untuk cepat bereaksi, cepat mengambil keputusan jika negara dalam keadaan darurat. (**)