PPK Harus Clean Government dalam Kawal Administrasi Tahapan Pilkada Gowa

Pertama, anggota yang telah dilantik secara resmi telah memiliki status baru. Kedua, dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat PPK memiliki payung hukum yang harus diperhatikan. Ketiga, Sekretariat PPK telah diberikan kepercayaan untuk mensupport penyelenggaraan Pilkada secara administratif, oleh karena itu posisi ini sangat strategis yang menentukan penyelenggaraan berjalan sesuai tahapan. 

Keempat, kata Fatmawati, pemilu tahapannya sangat cepat maka pihaknya berkeinginan anggota yang baru dilantik dapat bekerja dengan baik. Kelima, bahwa ada UUD yang mengikat PPK sebagai penyelenggara.

” Keenam, karena penyelenggaraan Pilkada sebenarnya intinya adalah menjaga kepercayaan publik terhadap apa yang kita lakukan, maka harus komitmen untuk lebih berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugas. Ketujuh, Sekretariat PPK diikat oleh kode etik dan Kedelapan karena era ini era digital, maka perlu dipahami semua anggota Sekretariat PPK harus menguasai tekhnologi,” tandas Fatmawati.

Ketua KPU Gowa Muchtar Muis menjelaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah Sekretariat PPK hari ini adalah yang pertama kali dilakukan oleh KPU. 

Pasalnya selama ini sekretariat PPK hanya dimintakan SK yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, setelah itu menjalankan tugas dan membantu teman-teman PPK sesuai dengan keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2020 itu sudah diatur mekanisme pengangkatan dan pengrekrutan mulai dari PPK, PPS, Sekretariat PPK, Sekretariat PPS hingga PPDP dimana salah satu pointnya diatur bahwa untuk tahun ini sekretariat PPK akan dilantik.-

Laman: 1 2