Tim Auditor BPK Mulai ‘Bedah’ Maros, Hatta Target WTP Ketujuh

MAROS, UJUNGJARI.COM — Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Orovinsi Sulsel mulai melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Maros. Tim yang terdiri dari lima anggota BPK ini akan bekerja sekitar satu bulan lamanya di Maros. 

Penerimaan tim auditor dilakukan langsung Bupati Maros HM Hatta Rahman di ruang kerjanya, Rabu (11/3/2020) siang.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Hatta berharap tahun ini Maros kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. 

“ Maros sudah enam kali berturut-turut meraih opini WTP. Tentu harapan kita tahun ini opini BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Maros sama dengan tahun lalu yaitu WTP meski dari tahun ke tahun pemeriksaan makin ketat, tentu dengan dibarengi kualitas laporan keuangan Pemkab Maros semakin baik, itu harapan kita,” ujar Hatta. 

Sebelumnya, Pemkab Maros melakukan penyerahan laporan keuangan (unaudited) ke BPK Perwakilan Provinsi Sulsel pada Senin lalu. Penyerahan dilakukan langsung oleh Hatta Rahman kepada Kepala BPK Perwakilan Sulsel Wahyu Priyono. 

Maros bersama Kabupaten Sidrap merupakan kabupaten pertama yang menyerahkan laporan keuangan ke BPK untuk diaudit. 

“ Maros dan Sidrap menjadi yang pertama menyerahkan laporan keuangan, target kami semua kabupaten menyerahkan laporan keuangan sebelum 16 Maret,” ujar Wahyu Priyono yang berkunjung memulai pemeriksaan BPK untuk Maros.

Wahyu Priyono menambahkan, laporan keuangan yang diserahkan diharapkan disusun secara sistematis dari neraca sampai laporan keuangan.

 “ Tim kami akan turun ke lapangan untuk memeriksa kesesuaian laporan keuangan dengan kondisi lapangan,” ujarnya. 

Laporan keuangan Pemkab Maros akan diuji kebenarannya oleh tim auditor. Tim auditor akan bekerja sesuai standar akuntansi pemerintah, angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan akan diuji keberadaan, keterjadian, kelengkapan dokumen, hak dan kewajiban, penilaian dan pengungkapan. Bukti-bukti program dari perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban, belanja, pengeluaran dan penerimaan akan dicek kebenarannya secara paripurna. –