ENREKANG, UJUNGJARI.COM — Meski mendapatkan alokasi anggaran desa tahun 2020 sebesar Rp175 miliar dari 152 desa dalam 12 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Enrekang.
Namun, anggaran ratusan miliar itu tidak mampu mengentaskan kemiskinan di desa-desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini sampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Enrekang, Zubedah Bando saat menghadiri rapat Forum Konsultasi Publik Rancangan awal RKPD tahun 2021 di Raung pola kantor bupati Enrekang, Kamis (6/2/2020) kemarin.
Menurutnya,Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka kemiskinan pada Desember 2019 terbanyak ada di desa-desa denag 12 persen,sementara di kota hanya sekitar 4 persen.Arinya,semenjak di gulikar Dana Desa (DD) di Indonesi belum bisa menekan angka kemiskinan.
“Semenjak 4 tahun berturut-turut dana desa di gulirkan di Indonesia,aka kemiskinan di desa masih siknipikan.Bahwa angka BPS kemrin di desember 2019,dikatakan bahwa 12 persen angka kemiskinan ada di desa dan hanya 4 persen di kota,”kata Zubeda.
Untuk itu,ia berharap kepada tim penyusun anggaran Pemkab setempat,agar program perencanaan APBD desa nantinya betul-betul bisa mengentaskan kemiskinan di daerahnya.
“Dalam forum ini saya minta petunjuk seperti apa perencaan desa ini supaya APBD desanya itu betul-betul bisa mengentaskan kemiskinan nantinya,” harap Zubeda.
Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan daeerah (Bappeda) Enrekang angka kemiskinan saat ini 10,88 persen.
Menurun dari tahun 2018 lalu yang mencapai 12,5 persen.Menurun hampir 3 persen dari tahun 2017 lalu yang mencapi 13,5 persen. (Suka)
