PAREPARE, UJUNGJARI.COM — Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menghadiri seminar nasional yang digelar oleh Dewan pengurus daerah (DPD) Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia (ADHI), Sabtu (25/01/2020).
Kegiatan tingkat nasional yang digelar di Baruga Karaeng Pattingalloang Rujab Gubenur sulsel itu dihadiri Walikota Parepare, Taufan Pawe dengan mengangkat tema “Mewujudkan Eksistensi Kelembagaan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah”,
Acara tersebut juga dirangkaikan dengan Pengukuhan DPD ADHI Provinsi Sulsel. Gubernur sulsel Nurdin Abdullah sebagai pemateri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Cahyo Kumolo, serta beberapa disiplin ilmu Doktor Hukum yang ada di sulsel.
Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah, mengatakan, kebijakan Pemerintah Provinsi dalam rangka pemanfaatan APBD itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan Pembangunan di daerah.
“APBD kita itu memang telah diterapkan untuk pembangunan ditingkat daerah, sementara untuk Dana Alokasi Khusus kita telah peruntuhkan untuk fasilitas kesehatan
.Rumah Sakit Regional Pemerintah Provinsi yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Kota parepare berkomitmen bersama untuk peresmian RS regional Pertama di luar Kota Makassar nantinya, Kata NA
Menpan-RB RI, Cahyo Kumolo, mengatakan, “jika Pemerintahan hari ini Pemerintah bagaimana berfikir untuk penyederhanaan birokrasi (Reformasi Birokrasi) yang bertujuan pada percepatan perizinan usaha, serta penataan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien.
Walikota Parepare, Taufan Pawe, mengatakan, Pembangunan RS Hasri Ainun Habibie yang merupakan pembangunan RS Regional pertama diluar Makassar, tentu bagian dari Komitmen Pemerintah Provinsi dalam menghadirkan percepatan pembangunan dan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Ini bagian dari Komitmen Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan RS Regional pertama diluar Makassar tersebut, dan ini tentunya bagian dari Pemikiran bagaimana warga Sulsel yang jauh dari Luwu, jauh dari Tator tidak perlu lagi ke Makassar karena ada wilayah penyangga di Kota Parepare, yang mana RS Regional ini kedepannya masih akan terus dihadirkan pada beberapa kabupaten Kota lagi,”pungkas dia.
“Saya meminta agar hadirnya organisasi ini mampu memberikan kontribusi yang besar, terkhusus dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hukum, maka perlu ADHI ini hadir untuk berdiskusi bersama Pemerintah,” tandasnya. (Muchtar)