MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan (Sulsel) mendorong implementasi QR Code Indonesia Standard (QRIS), secara inklusif dan menyeluruh di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Untuk itu, BI menggelar KTI Digital Festival 2020, di Celebes Convention Center (CCC), Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, 11 Januari 2020.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah, hadir membuka kegiatan yang akan berlangsung hingga 12 Januari ini. KTI Digifest menghadirkan berbagai kegiatan, dimana transaksi pembayaran yang dilaksanakan akan menggunakan QRIS.
Nurdin Abdullah mengatakan, apa yang dilakukan oleh BI adalah sebuah inovasi dan dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.
“Inovasi ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tugas pemerintah, bagaimana daya beli masyarakat ini kita jaga,” kata Nurdin Abdullah.
Ia berharap, forum ini tidak hanya bicara digitalisasi ekonomi. Tetapi juga menyentuh masyarakat di pelosok, yang masih mengandalkan pinjaman yang tidak resmi.
“Masih terdapat rentenir dan sistem ijon,” sebutnya.
Sementara, Kepala Perwakilan BI Sulsel, Bambang Kusmiarso, mengatakan, kegiatan ini dihadiri perwakilan BI dari dalam dan luar negeri. Di tengah perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi KTI menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif.
“Walaupun KTI dikatakan jauh dari pusat ibu kota, pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia berada di KTI. KTI jadi tulang punggung pertumbuhan Indonesia,” kata Kusmiarso.
Ia memaparkan, Sulsel sebagai hub di KTI semakin meningkatkan perdagangan. Sulsel sebagai mesin pertumbuhan bagi KTI dan tumbuh tinggi di atas rata-rata nasional.
“Generasi milenial memiliki optimisme terhadap perekonomian. Tantangan yang ada adalah literasi keuangan digital yang harus ditingkatkan. Serta masih banyak kawasan KTI yang blank spot, hanya sekitar 50 persen kawasan KTI yang tercover dengan sinyal kuat,” terangnya.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng, yang turut hadir menyampaikan, BI akan mendukung upaya Pemprov Sulsel dalam menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi di atas tujuh persen. (*)
