Refleksi Akhir Tahun Sektor Pertanian: ‘Standing Applause’ buat Presiden Jokowi

JAKARTA, UJUNGJARI.COM — Sejak terpilih sebagai Presiden RI tahun 2014 lalu dan kemudian terpilih kembali di tahun 2019, Jokowi sangat paham bahwa salah satu sektor strategis yang sangat berpengaruh pada ketahanan negara di masa depan adalah sektor pertanian.

Hal ini telah berkali-kali diungkapkan Presiden Jokowi di berbagai kesempatan bahwa masa depan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh tiga sektor strategis yang menjadi ajang kompetisi global yang mempengaruhi geopolitik internasional yakni sektor pangan, sektor energi dan sumberdaya air.

Tidak mengherankan bila dalam visi misi Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK tahun 2014-2019 menempatkan swasembada dan ketahanan pangan menjadi prioritas pembangunan.

Dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar yang demikian besar dan menjadi incaran negara lain, terutama di sektor yang menjadi kebutuhan pokok rakyat yang harus dipenuhi.

Faktor inilah yang meletakkan Indonesia dalam arus kompetetisi global untuk mampu mandiri dan memiliki ketahanan pangan yang kuat agar tidak tergantung dalam hal pangan dari negara lain.

Berbagai sengkarut persoalan yang membelit sektor pangan Indonesia sejak dahulu menjadi bagian dari problema yang harus mampu diurai di tengah potensi besar negara ini untuk berdiri tegak di sektor pertanian.

Problema tersebut mulai dari perubahan iklim yang ekstrim, produktivitas yang rendah, tata niaga pangan yang belum terintegrasi, serta mafia dan kartel pangan yang masih menguasai pasar pangan Indonesia.

Karena itu memang diperlukan sosok pembantu Presiden (menteri) yang memiliki ‘passion’ pekerja keras dan paham akan sengkarut persoalan pangan di negeri ini.

Menurut Pemerhati kedaulatan pangan Prof. Tjipta Lesmana, di era kabinet kerja jilid 1 (2014-2019), apa yang telah dilakukan Andi Amran Sulaiman sewaktu menjabat menteri pertanian dinilai sangat tepat dan sudan on the track.

Bagi Tjipta Lesmana, kinerja Kementerian Pertanian dalam berbagai upayanya menegakkan kembali kejayaan pangan Indonesia sangat patut diapresiasi sebagai peletak awal pembangunan pertanian modern Indonesia.

Kerja keras itu kini terbukti dengan mampunya Indonesia untuk menggejot produksi padi sehingga tak ada lagi keluar rekomendasi impor beras untuk sepanjang tahun 2016. Ada pun impor yang masuk di tahun 2016 adalah sisa impor yang disepakati di tahun 2015 lalu.

Di tahun 2017, kata Tjipta Indonesia tidak ada lagi impor beras, sedang di 2018, impor beras ada karena untuk mengantisipasi hajatan Pilpres. Di tahun 2019, indonesia sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan 260 juta penduduk Indonesia.

Laman: 1 2 3