JAKARTA, UJUNGJARI.COM — Menghadapi tantangan dalam era disrupsi 4.0 sebagai dampak globalisasi dan perkembangan teknologi dewasa ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyelenggarakan seminar nasional ‘Strategi Manajemen Media di Era Disrupsi 4.0 untuk Indonesia Maju’.
Seminar yang dilaksanakan oleh Divisi Humas Polri ini berlangsung di Hall Bhirawa Hotel Bidakara, Tebet Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019) siang.
Sesuai tagline Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ‘SDM Unggul Indonesia Maju’, seminar nasional ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman akan tantangan di era digital sekaligus merapatkan barisan antar stakeholders dengan strategi manajemen media yang tepat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Divisi Humas Polri bahkan menghadirkan Menkominfo Jhonny G Plate sebagai salah satu narasumber.
“ Hari ini saya mengikuti acara seminar ini dan saya sangat mengapresiasi inisiatif yang dilakukan Polri dalam hal ini Divisi Humas Polri. Bahwa ini memang perlu sekali untuk adanya kesamaan cara pandang bagi Humas Indonesia,” kata Johnny G Plate disela menyampaikan materinya.
Seminar nasional ini diikuti sekira 400 peserta yang berasal tidak hanya dari internal Polri, namun juga diikuti para pimpinan redaksi media, Humas TNI, mahasiswa, admin media sosial di lingkungan Kementerian, penggiat media sosial dan lainnya.
Bhirawa Hall Hotel Bidakara tampak ramai dengan antusiasme peserta mengikuti seminar nasional sehari itu.
“ Indonesia Public Relation, bukan hanya humas pemerintah tapi juga humas sektor privat untuk mempunyai cara pandang yang sama dalam memanfaatkan teknologi, telekomunikasi, teknologi informasi di dalam era kebebasan yang luar biasa dan era demokrasi yang maju secara pesat di Indonesia. Baik terkait hak sipil maupun kebebasan berpendapat dan pers,” kata Menkominfo.
Jhonny G Plate juga menegaskan kegiatan Humas Polri ini adalah salah satu kegiatan yang harus didukung karena membangun satu pandangan, sinergi lintas sektor dalam mentransmisikan dan chaneling kebijakan sebagai bangsa, baik kebijakan pemerintah maupun sektor non pemerintah. (*)