Adendum Proyek Destinasi Wisata Diduga Sarat Konspirasi

TAKALAR, UJUNGJARI-Pembangunan sejumlah proyek destinasi wisata pantai di Desa Topejawa, Kecamatan Mangngarabombang yang telah diadendum masa pekerjaannya oleh pihak pemberi kerja dalam hal ini Dinas Parawisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Takalar mendapat sorotan tajam oleh penggiat sosial kemasyarakatan yang ada di daerah ini.

Direktur Lembaga Bangun Desa Sulawesi (Lambusi) Nixon Sadli Karma menilai adendum tersebut tidak layak diberikan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) terhadap sejumlah proyek destinasi wisata karena tidak ada kendala besar yang terjadi selama proses kegiatan berlangsung.

” Proyek yang bisa diadendum ketika proyek tersebut diterpa bencana atau adanya pergantian pejabat serta tidak cairnya anggaran yang telah disediakan, saya menilainya dengan adanya adendum diberikan oleh PPK pada pihak rekananan merupakan sebuah konspirasi  untuk mengeruk keuntungan besar,” Kata Direktur Lambusi SulSel, Nixon Sadli Karma, Jumat (22/ 11/ 2019)

Diketahui, sejumlah proyek destinasi wisata yang dikerjakan oleh kerabat Bupati Takalar, H Syamsari Kitta diberi adendum guna melanjutkan kegiatan tersebut karena pihak pemberi kerja telah memutus kontrak pekerjaan sejak bulan Oktober lalu, hal itu disampaikan oleh kepala Disparpora Takalar usai melihat pemberitaan pada sejumlah media yang menyorot keberadaan proyek tersebut.

” Adendum telah diberikan sejak bulan Oktober lalu,.karena masa pekerjaan.berdasarkan kontrak dari PPK telah habis, kami berharap adendum tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin agar proyek tersebut dapat terselesaikan,” Kata Kepala Disparpora Takalar, Budiar Rosal, Kamis (21/ 11/ 2019).

Sayangnya, PPK dari proyek tersebut yang juga Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Takalar, Zumirrah Naba tidak pernah berhasil dimintai konfirmasi karena yang bersangkutan jarang masuk kantor dan terkesan menghindari pewarta dan sejumlah penggiat sosial yang ada dikabulaten Takalar. (Ari Irawan)